Kementan Percepat Ekspansi Lahan dan Inovasi Pertanian Demi Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, Kabariku – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan, Kementerian Pertanian (Kermentan) terus mempercepat strategi besar menuju kemandirian pangan nasional berkelanjutan. Strategi itu mencakup intensifikasi lahan dan perluasan area tanam produktif di berbagai wilayah.

Ia menilai, ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga keberlanjutan sistem pertanian. Ia menambahkan, Kementerian menyiapkan strategi jangka panjang agar generasi mendatang aman pangan.

“Urusan pangan tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa menanam ketika lapar baru bekerja,” ucapnya dalam rilis resmi yang diterima RRI, Kamis (9/10/2025).

Pada tahun 2024, Kementan menambah luas tanam 1,5 juta hektare dari lahan tadah hujan. Tahun ini, ditargetkan ada tambahan 225 ribu hektare sawah baru di wilayah potensial.

Menurut Sudaryono, langkah tersebut bagian dari strategi jangka panjang memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini penting menghadapi pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi yang terus terjadi.

“Dengan tambahan lahan produktif, kita bisa memastikan ketersediaan pangan generasi mendatang,” katanya. Ia menegaskan, langkah ini bukan proyek tahunan, tetapi investasi strategis bangsa.

Selain perluasan lahan, Sudaryono menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi pertanian. Benih unggul, pupuk tepat guna, dan irigasi efisien menjadi fokus utama Kementan.

“Produktivitas bisa naik lewat dua hal. Pertama, hasil per hektare meningkat, kedua, frekuensi tanam bertambah dalam setahun,” ucapnya

Menurutnya, tujuan utama kebijakan pertanian adalah meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan petani. Jika produksi meningkat, impor menurun, dan petani hidup lebih baik.

“Kemandirian pangan bukan hanya soal cukup makan, tapi juga keadilan ekonomi,” katanya. Ia mengingatkan, kesejahteraan petani adalah pondasi utama sistem pangan nasional.

Sudaryono juga menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketergantungan impor. Karena itu, Kementan fokus mengembangkan singkong, jagung, tebu, dan beras sebagai pengganti pangan impor.

Dalam konteks tersebut, Kementan memperkuat sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi peluang baru untuk menghubungkan hasil pertanian lokal dengan kebutuhan pangan sekolah.

“MBG adalah pasar baru bagi produk lokal. Sayur, telur, dan ayam bisa dipasok langsung dari petani desa,” ucapnnya

Ia menegaskan, program tersebut membantu uang berputar di desa dan meningkatkan ekonomi petani. Dengan begitu, sistem pangan nasional menjadi inklusif dan berkeadilan.

Sebelumnya, Presiden, Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025. Aturan ini berisi tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045. Tujuannya memperkuat kemandirian bangsa di sektor-sektor vital.

Inpres yang ditandatangani pada 5 Agustus 2025 itu melibatkan sedikitnya 25 kementerian dan lembaga. Pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota juga ikut berperan.

Fokus pembangunan diarahkan ke Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Beberapa provinsi lain akan ditetapkan kemudian sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ditugaskan mengoordinasikan percepatan pembangunan kawasan swasembada. Sementara itu, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memastikan integrasi seluruh infrastruktur strategis.

Integrasi itu mencakup penataan ruang, jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara. Tujuannya agar pembangunan kawasan berjalan efisien dan saling terhubung.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendapat mandat mempercepat pencetakan sawah baru di berbagai wilayah potensial. Sedangkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia fokus mengembangkan energi terbarukan.

Pengembangan energi terbarukan meliputi smart grid dan teknologi penyimpanan energi. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan.

Kementerian Keuangan menyiapkan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung kebijakan ini. Bentuknya antara lain blended finance, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan insentif fiskal.

Sementara itu, Bappenas menyusun indikator kinerja utama serta target pencapaian swasembada nasional. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat langkah menuju kemandirian pangan, energi, dan air Indonesia.