SIAGA 98 Nilai Wacana Pembubaran Kementerian BUMN: Langkah yang Problematik

Jakarta, Kabariku – Simpul Aktivis Angkatan 1998 (SIAGA 98) menilai wacana pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan langkah problematis yang berpotensi melemahkan pengelolaan aset strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto diminta berhati-hati dalam menyikapi isu tersebut.

Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menegaskan Kementerian BUMN memiliki peran vital bukan hanya sebagai regulator dan pengawas perusahaan pelat merah, tetapi juga dalam memastikan kesinambungan program serta memperkuat Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang baru mulai beroperasi.

“Jika kementerian dibubarkan pada tahap awal operasional BPI, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian kelembagaan dan berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan BUMN,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Tidak Ada Dasar Hukum Pembubaran

SIAGA 98 menekankan bahwa Undang-Undang BUMN tidak memuat klausul maupun tahapan pembubaran Kementerian BUMN, termasuk wacana peleburan dengan BPI Danantara.

Menurut Hasanuddin, keberadaan Kementerian BUMN dan BPI justru dirancang untuk saling melengkapi dalam perencanaan strategis jangka panjang pengelolaan aset negara.

“Wacana pembubaran Kementerian ini tidak memiliki dasar perencanaan maupun hukum yang kuat. Jika dipaksakan, justru akan menimbulkan ketidakpastian bagi BUMN, investasi, dan pasar,” tegas Hasanuddin.

Lebih lanjut, SIAGA 98 mendesak pemerintah agar mengutamakan kepastian hukum, kesinambungan, dan tata kelola yang baik.

Hasanuddin menilai penguatan BUMN sebagai penopang kedaulatan ekonomi jauh lebih mendesak dibandingkan opsi membubarkan kementerian atau meleburkannya dengan BPI Danantara.

“BUMN adalah tulang punggung kedaulatan ekonomi bangsa. Fokus utama pemerintah seharusnya memperkuat tata kelola dan peran strategisnya, bukan justru menimbulkan ketidakpastian baru,” kata Hasanuddin.

Wacana Pembubaran Kementerian BUMN

Isu pembubaran Kementerian BUMN mencuat setelah Erick Thohir bergeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Sementara posisi Menteri BUMN kini diisi oleh Plt. Dony Oskaria, salah satu wakil menteri BUMN.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, Pelaksana Tugas Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Dony Oskaria,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Terkait kemungkinan peleburan Kementerian BUMN ke BPI Danantara, Prasetyo tidak membantah. Ia menyebut wacana tersebut tengah dikaji pemerintah.

“Ada kemungkinan. Tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi,” ujar Prasetyo.

Ia menambahkan, sebagian besar proses pembinaan hingga manajemen perbaikan perusahaan BUMN kini sudah dialihkan ke Danantara.***