Kasus Keracunan Massal di Cianjur, Mahasiswa Desak Evaluasi Program MBG

Kabariku, Cianjur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu janji utama pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024, menuai sorotan tajam di Kabupaten Cianjur.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Suryakancana (Unsur) menilai pelaksanaan program tersebut minim pengawasan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Program ini seharusnya menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi sehat dan produktif. Namun kenyataannya, implementasi di lapangan tidak mencerminkan komitmen tersebut,” ujar Aurel Sulton Hakim, pengurus BEM FH Unsur bidang Kajian dan Aksi Isu Strategis, dalam pernyataannya, Senin (22/9).

Menurut Aurel, pelaksanaan program MBG di Cianjur masih menyisakan banyak persoalan, seperti ketidakterbukaan informasi, distribusi makanan yang tidak merata, hingga kasus keracunan massal (KLB) yang mencuat beberapa waktu lalu.

“Jika program sebesar ini tidak diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga yang sudah dirancang, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat daerah maupun kecamatan, maka MBG berpotensi menjadi program gagal. Ini bisa berbahaya bagi masa depan generasi emas Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 176 siswa di Cianjur dilaporkan mengalami keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal, pada 22 April 2025 membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan pihaknya masih melakukan investigasi.

Ketua BEM FH Unsur, Arez, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden tersebut. Ia menilai keracunan makanan anak-anak sekolah bukan perkara sepele dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari instansi terkait.

“Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Tidak bisa ditoleransi. Pengawasan terhadap kualitas dan distribusi makanan harus ditingkatkan,” ujarnya.

Mahasiswa mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini. Apakah Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan di sekolah-sekolah, atau Dinas Kesehatan yang memiliki mandat untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi?

Sebagai informasi, program MBG dirancang untuk menjangkau peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dengan tujuan utama menekan angka stunting, meningkatkan kualitas SDM, serta menggerakkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.

Meski memiliki tujuan mulia, para mahasiswa mendesak agar program MBG di Kabupaten Cianjur dihentikan sementara hingga sistem dan birokrasi pelaksanaan diperbaiki.

“Kami mendesak agar pelaksanaan MBG di Kabupaten Cianjur dihentikan sementara, sampai ada transparansi dan perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan dan distribusinya,” tutup Aurel. (icn)