Pengibaran Bendera One Peace di HUT RI ke-80, Menteri HAM Natalius Pigai: Bukan Soal Ekspresi Tapi Soal Kedaulatan Negara

Jakarta, Kabariku – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa negara memiliki hak penuh untuk melarang pengibaran bendera fiksi seperti milik kelompok bajak laut dalam anime One Piece yang disandingkan dengan bendera Merah Putih saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Pigai, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran simbolik, tetapi berpotensi dikategorikan sebagai bentuk makar terhadap kedaulatan negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya penting untuk menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujar Pigai dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa langkah pelarangan tersebut memiliki landasan kuat baik dalam hukum nasional maupun internasional.

Menteri Pigai merujuk pada kovenan internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

“Negara memang punya hak membatasi ekspresi jika menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara,” tegasnya.

Pigai juga menyampaikan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan pengibaran bendera non-resmi dalam momen sakral seperti peringatan kemerdekaan justru akan mendapat apresiasi dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Saya berharap masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah langkah menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti Hari Kemerdekaan. Ini mencerminkan sinergi antara hukum nasional dan internasional dalam melindungi stabilitas negara,” kata Pigai.

Menepis anggapan bahwa pelarangan tersebut membatasi kebebasan berekspresi, Pigai menekankan bahwa ekspresi publik tetap dijamin selama tidak mengganggu kepentingan nasional inti (core of national interest).

“Sikap pemerintah bukan untuk membungkam, melainkan menjaga batas antara kebebasan berekspresi dengan kepentingan negara. Kebebasan tetap dijamin, tapi ada koridornya,” pungkasnya.*

Tayang di Sorot Merah Putih Bendera One Piece vs Merah Putih Jelang HUT RI ke-80: Berikut Sorotan Pemerintah hingga Media Internasional