PDIP dan Gerindra Sepakat Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan

Jakarta, Kabariku – Polemik tunjangan perumahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menuai perhatian. Dua fraksi besar, yakni PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, kompak meminta penghentian fasilitas tersebut karena dianggap tidak pantas di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa politik tidak hanya berbicara soal kesepakatan atau aturan, tetapi juga harus dilandasi etika, empati, dan simpati.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Apakah dalam situasi seperti sekarang, ketika rakyat mempertanyakan kinerja DPR, di saat perekonomian rakyat serbasulit, patut anggota DPR tetap menerima tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa?” ujar Said dalam keterangan pers melansir dari Antara, Sabtu (30/8/2025).

Said menambahkan, anggota DPR seharusnya memiliki sensibilitas terhadap kehidupan masyarakat.

“Kalau punya empati, tidak akan ada lagi fasilitas berlebihan yang bersumber dari pajak rakyat,” katanya.

Ia menilai, jika anggota DPR bekerja dengan sikap simpatik, mendengarkan, dan benar-benar mengartikulasikan aspirasi rakyat, kepercayaan publik terhadap DPR tidak akan dipertanyakan.

“Dengan denyut aspirasi rakyat yang terus diperjuangkan, marwah DPR akan bisa dijaga,” kata Said.

Dengan pertimbangan itu, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta tunjangan perumahan dihentikan, termasuk fasilitas lain yang dinilai melampaui kepatutan.

“Semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depan,” tegasnya.

Sikap serupa disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono. Ia menegaskan bahwa partainya siap meninjau ulang sekaligus menghentikan tunjangan yang mencederai rasa keadilan masyarakat.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” ujar Budisatrio.

Budisatrio juga melarang anggota fraksinya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar wakil rakyat tetap hadir bersama masyarakat.

“Sejalan dengan instruksi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, semua anggota DPR harus hadir bersama rakyat, turun dan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” tuturnya.

Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban dalam sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” kata Budisatrio.

Ia menilai rangkaian tragedi tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat.

“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” ujarnya.