Gibran Siap Ditugaskan di Papua, Yusril Luruskan soal Isu Kantor Wapres

Klaten, Kabariku –  Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya menjalankan penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk jika harus berkantor di daerah mana pun yang dianggap strategis, seperti Papua.

“Sebagai pembantu Presiden, saya siap ditugaskan ke mana pun dan kapan pun. Ini bagian dari melanjutkan kerja keras Pak Wapres Ma’ruf Amin terkait penanganan masalah Papua,” ujar Gibran saat kunjungan kerja di Klaten, Rabu, 9 Juli 2025.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain Papua, Gibran juga menyatakan kesiapan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Menurutnya, fleksibilitas lokasi kerja penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Kalau saya bisa berkantor di mana saja—Jakarta, Kebon Sirih, IKN kalau sudah jadi, Papua, bahkan di Klaten, Jawa Tengah—semuanya bisa dijadikan tempat kerja,” tegasnya.

Pernyataan Gibran itu merespons pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutkan Presiden berencana memberikan penugasan khusus kepada Wapres untuk percepatan pembangunan Papua.

Namun demikian, Yusril kemudian meluruskan bahwa bukan Wakil Presiden yang akan berkantor secara permanen di Papua.

“Jadi bukan Wapres yang akan berkantor di Papua, apalagi memindahkan kantor ke sana,” jelas Yusril dalam siaran pers pada Rabu pagi, 9 Juli 2025.

Ia menegaskan, yang akan berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang.

Yusril sebelumnya memang sempat menyatakan bahwa Presiden tengah mendiskusikan penugasan khusus kepada Gibran dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 pada 2 Juli lalu. Saat itu, ia menyebut kemungkinan adanya kantor bagi Wapres selama menjalankan tugas di Papua.

“Penugasan ini tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penanganan masalah HAM dan koordinasi dengan aparat keamanan di Papua,” kata Yusril.

Dengan demikian, Gibran tetap diproyeksikan memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan Papua, meski tidak secara struktural berkantor tetap di sana.***