Jakarta, Kabariku – Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang pada Kamis (20/3).
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani, yang dijawab “setuju” oleh para peserta rapat.
Persetujuan ini disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.
Berikut empat poin perubahan utama dalam UU TNI yang baru:
- Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan
Pasal 3 mengatur bahwa TNI tetap berada di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Namun, strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
- Penambahan Tugas Pokok TNI dalam OMSP
Pasal 7 memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dari sebelumnya 14 tugas menjadi 16 tugas. Dua tugas baru tersebut adalah membantu dalam menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
- Perluasan Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI Aktif
Pasal 47 mengatur bahwa prajurit TNI aktif dapat mengisi jabatan sipil di 14 bidang kementerian/lembaga, bertambah dari 10 bidang dalam undang-undang sebelumnya. Namun, jabatan ini hanya dapat diisi atas permintaan kementerian/lembaga terkait, dengan tetap mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku. Di luar itu, prajurit TNI yang ingin menjabat di posisi sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.
- Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI
Pasal 53 menetapkan kenaikan batas usia pensiun bagi seluruh tingkatan pangkat. Bintara dan tamtama kini pensiun pada usia 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat kolonel memiliki batas pensiun 58 tahun. Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang, terutama bagi jenderal bintang empat, yang kini dapat bertugas hingga usia 63 tahun, dengan batas maksimal 65 tahun. Sebelumnya, batas pensiun dalam UU lama adalah 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara serta tamtama.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa revisi UU TNI tetap berpegang pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta hukum nasional dan internasional yang berlaku.***
Discussion about this post