Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua dari tiga orang tersangka kasus korupsi Pengadaan Alat Plindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020.
Atas kecukupan bukti permulaan, KPK menetapkan 3 orang sebagai Tersangka yatu, Budi Sylvana (BS) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI; Ahmad Taufik (AT) selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri; dan Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia (PT EKI).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Budi Sylvana dan Satrio Wibowo telah ditahan untuk 20 hari kedepan. Sedangkan Ahmad Taufik belum ditahan karena masih menjalani perawatan di rumah sakit.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada Tersangka BS di Rutan Cabang KPKGedung ACLC, dan Tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 3 s.d 22 Oktober 2024, kata Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (03/10/2024) petang.
Konstruksi Perkara
Pada Maret 2020, Dirut PT Yosin Jaya (PT YS) Shin Dong Keun selaku perusahaan yang mewakili para produsen APD menunjuk PT Permana Putra Mandiri (PMM) sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun.
PT GA Indonesia (GAI) selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun.
20 Maret 2020, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal Covid-19 membeli APD sebanyak 10.000 Pcs dari PT PPM (Permana Putra Mandiri), dengan harga Rp. 379.500/set.
Sehari kemudian, 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu, mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di Kawasan Berikat.
“Langsung mendistribusikan ke 10 Provinsi, dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan,” jelas Asep Guntur.
22 Maret 2020, SDK dan SW selaku Dirut PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller APD sebanyak 500rb set dengan nilai tergantung nilai tukar dollar saat pemesanan.
23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerja sama distribusi APD, dengan margin 18,5% diberikan kepada PT PPM.
24 Maret 2020, dalam rapat, Harmensyah (HM) selaku KPA BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan SW, agar diturunkan dari harga USD 60 menjadi USD 50.
Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD (merk yang sama) yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp 370.000. Dalam rapat juga disimpulkan PT PPM akan menagih pembayaran atas 170.000 set APD yang didistribusikan TNI dengan harga USD 50/set (sekitar Rp700.000)
5 Maret 2020, PT EKI dan PT YJ melakukan pemesanan 500.000 set APD dengan menyerahkan giro Rp113 Milyar bertanggal 30 Maret 2020.
“Dokumen kepabean dan dokumen lain sengaja menggunakan data PT PPM karena PT EKI tidak mempunyai ijin penyaluran alat kesehatan, tidak memilikigudang, dan Non PKP,” ungkapnya.
Pada 27 Maret 2020, SW menghubungi Kepala BNPB pada saat itu, diantaranya untuk segera dilakukan pembayaran terhadap 170.000 APD yang diambil TNI, dan meminta diberikan SPK dari BNPB agar sesuai dengan pengamanan raw material dari Korea.
Pembayaran pertama sebesar Rp10 Milyar dilakukan pada 27 Maret 2020 dari Bendahara BNPB kepada Rekening BNI PT PPM, Dimana pada saat itu belum ada kontrak ataupun surat pesanan.
Pembayaran kedua sebesar Rp109 Miliar dilakukan pada 28 Maret 2020 dari PPK Puskris Kemenkes kepada Rekening BNI PT PPM.
Disisi lain, HM baru menunjuk BS sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI, pada 28 Maret 2020. Sedangkan Surat Keputusan Penunjukan tersebut dibuat backdate tertanggal 27 Maret 2020.
Pada rapat itu juga diterbitkan Surat Pesanan APD dari Kementerian Kesehatan kepada PT. PPM sejumlah 5.000.000 Set dengan harga satuan USD 48,4, yang ditandatangani oleh BS selaku PPK, AT (Ahmad Taufik) selaku Dirut PT. PPM dan SW selaku Dirut PT. Energi Kita Indonesia.
Dimana dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara terperinci.
Selain itu, Surat Pemesanan tersebut ditujukan kepada PT PPM, tetapi PT EKI turut menandatangani Surat tersebut.
Selanjutnya, Kementerian Kesehatan memberikan Surat Pemberitahuan kepada Direktur PT. PPM, bahwa sampai 15 April 2020 PT. PPM telah mengirimkan APD sejumlah 790.000 set dari total 5.000.000 set APD yang sudah dipesan.
Kemudian pada 7 Mei 2020 dilakukan negosiasi ulang harga, disepakati: barang yang dikirim tanggal 27 April 2020 – 7 Mei 2020 dengan harga Rp.366.850,- dengan jumlah 503.500 set. Selanjutnya, barang yang dikirim setelah tanggal 7 Mei 2020 dengan harga Rp. 294.000. Dan sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, Kemenkes telah menerima sebanyak 3.140.200 set APD.
“Atas pengadaan tersebut, Audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp319 Milyar (Rp 319.691.374.183,06),” terang Asep.
Perbuatan para Tersangka, disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***
Red/K.101
Discussion about this post