Jakarta, Kabariku- Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka untuk bertemu siapa saja, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu disampaikan Ari menyikapi pernyataan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang sempat menyatakan bahwa jajarannya sulit bertemu Presiden Jokowi dan tidak pernah diundang ke Istana untuk membicarakan pemberantasan korupsi.
“Prinsipnya, Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja, termasuk pimpinan KPK,” ujar Ari Dwipayana. Senin (16/09/2024).
Ari Dwipayana menegaskan, meskipun terbuka bertemu siapa saja, namun Presiden ingin menghormati dan menjaga maruah KPK sebagai institusi yang independen.
“Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK kemudian disalahpersepsikan sebagai intervensi,” ujarnya.
Ari mengatakan sejauh ini koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik.
“Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Jokow.
Nawawi mengatakan, lebih mudah organisasi masyarakat (ormas) bertemu dengan Jokowi ketimbang pimpinan KPK.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, red), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” ucap Nawawi dalam diskusi bersama media di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/09/2024) lalu.
Nawawi mengaku selama lima tahun pimpinan KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan.
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” kata dia.
Namun, hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang rutin diselenggarakan pada Desember.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Nawawi.
Begitu juga saat momen pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu dewan pengawas saat itu,” tutur Nawawi.
Sehingga, kedepan Nawawi berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi, termasuk membangun koordinasi.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah yang baru, red) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” pungkas Nawawi.***
Red/K.101