Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 8 Persen, CORE Indonesia: PR Berat Harus Dijalankan Presiden Terpilih

Jakarta, Kabariku- Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen di masa kepemimpinannya. Target tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang hanya 6,5 hingga 7 persen.

Demikian disampaikan Prabowo Subianto dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, Kamis (18/07/2024) lalu.

Menanggapi hal itu, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut ada sederet pekerjaan rumah (PR) berat yang harus dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar bisa mencapai target yang ditetapkan yakni 8 persen.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, ada PR yang harus dikerjakan. Apalagi, kata dia, ekonomi Indonesia di 2024 ini pertumbuhannya mentok diangka 5 persen.

“Realitanya tahun ini prediksi kisarannya 4,9 sampai 5 persen. Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengan 10 tahun terakhir dari pada pemerintahan Jokowi,” katanya dalam diskusi Mitigasi Risiko Ekonomi Jelang Pemerintahan Baru, di Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Karena itu, Faisal mengatakan Prabowo perlu memiliki terobosan atau strategi baru didalam kebijakannya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, Prabowo bisa mempelajari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan sebelumnya.

Terutama, sambung Faisal, soal target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang masih belum stabil. Sebab, ekonomi dalam negeri pada saat ini belum betul-betul aman dan pemerintah harus fokus pada kebijakan yang akhirnya bakal memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik.

“Dan ini perlu diantisipasi risiko ini karena akan sangat mungkin kalau tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan ekonomi, maka akan meleset lagi pertumbuhan ekonominya,” kata Faisal.

Fokus pada Industri Manufaktur

Faisal mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, maka pemerintahan selanjutnya harus berfokus pada industri manufaktur. Dia menilai industri tersebut menajdi pendorong ekonomi bahkan di negara-negara ASEAN.

Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sambung Faisal, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk mendorong industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun, Faisal melihat bahwa hilirisasi pertambangan belum sempurna karena baru di diterapkan pasa komoditas nikel feronikel.

“Industri manufaktur itu menjadi driver utama pertumbuhan sebagimana juga belajar dari pengalaman negara-negara asian yang sudah lebih sukses daripada kita mendorong pertumbuhan ekonominya. Jadi harus mendorong industrinya dulu,” jelasnya.

Menurut Faisal, hilirisasi sektor pertanian bisa menjadi opsi untuk menggenjot industri manufaktur. Sebab, potensi pertanian jauh lebih besar serta penyerapan tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan sektor pertambangan.

“Ini bisa diperluas ke sektor pertanian karena cakupannya ada perkebunan pertanian ada perternakan perhutanan, tinggal belajar daripada pelemahan yang terjadi dari hilirisasi yang terjadi 10 tahun terakhir,” ungkapnya.

Faisal mengatakan program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut harus mampu menggerakan ekonomi lokal atau menggunakan bahan-bahan dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

“Jadi dalam desainnya yang nanti semestinya dimonitor dan dievaluasi, betulkah akan menggrakan UKM lokal, ataukah nanti produk-produk untuk menjadi suplai MBG tersebut jangan-jangan masih banyak bergantung pada produk yang diproduksi oleh perusahaan,” jelasnya.

Dengan begitu, sambung Faisal, program tersebut Bisa memiliki efek multiplier terhadap ekonomi domestik terlebih UKM lokal yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Ini tentu saja tidak mudah puluh ada tim yang solid kompak dan juga meritokrasi dalam pemilihan orang-orang dalam Kabinet sangat penting terutama posisi-posisi kunci yang kaitannya dengan kebijakan ekonomi,” tutupnya.***

Red/K.101