Jakarta, Kabariku- Dalam persidangan penanganan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), diketahui pihak Terdakwa dalam pledoi-nya menyampaikan adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh pihak-pihak tertentu yang menjanjikan penghentian penanganan perkaranya di KPK.
Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, meminta kepada Dadan Tri Yudianto untuk melaporkan disertai bukti agar dapat ditelisuri kebenarannya.
“KPK meminta Terdakwa untuk dapat melaporkannya kepada Dewan Pengawas ataupun Pengaduan Masyarakat KPK dengan disertai bukti-bukti awal, untuk dapat ditelusuri lebih lanjut kebenarannya. Kami yakinkan bahwa setiap aduan dari Masyarakat akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi awal,” ucap Ali dalam keterangannya diterima Rabu(21/2/2024).
Ali menjelaskan KPK seringkali mendapat informasi adanya pihak-pihak yang mengaku sebagai insan KPK yang dapat mengatur atau menghentikan penanganan perkara di KPK.
“Bahkan KPK Bersama Aparat Penegak Hukum lain, pernah melakukan penangkapan kepada pihak-pihak yang melakukan modus tersebut,” tegas Ali.
Ali menyebut, Kasus lain serupa misalnya, sebagai contoh adalah dalam perkara di Muara Enim, modus penipuan ini justru dilakukan oleh penasehat hukum dari terdakwanya sendiri. Kemudian atas perbuatannya, oknum penasehat hukum tersebut diputus bersalah dalam sidang etik advokat.
KPK memastikan bahwa penanganan perkara di KPK melalui proses yang melibatkan lintas unit. Selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai Tersangka.
“Keputusan Pimpinan pun dilakukan secara kolektif kolegial. Sehingga penanganan perkara di KPK tidak ditentukan oleh orang-per orang, namun tersistem dalam kerja tim,” tandas Ali.
Diketahui sebelumnya, Seusai sidang Terdakwa perkara dugaan suap pengurusan perkara di MA, Dadan Tri Yudianto menjalani sidang pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).
Dadan mengungkap, dari awal ditetapkan dirinya Tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di MA ada kejanggalan dari perlakuan KPK terhadap dirinya.
Hal itu terjadi, saat dirinya masih berstatus sebagai saksi, sempat ada “oknum” yang mengatasnamakan KPK meminta uang sebesar US$6 Juta. Menurutnya, jika permintaan dari “oknum” tersebut tidak dipenuhi, statusnya akan dijadikan tersangka.
Selain itu, dirinya yang mengaku pengusaha, namun disangkakan dan didakwa sebagai pegawai negeri atau pejabat negara yang menerima hadiah atau janji.***
Red/K.101