Menuju Cawapres Pendamping Capres Prabowo Subianto, Ini Saran Prof. Denny Indrayana

Jakarta, Kabariku- Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut akan dideklarasikan menjadi calon wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada Minggu, 22 Oktober 2023.

Wali Kota Solo ini dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar pada Sabtu, 21 Oktober 2023, besok.

Pakar Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik, Prof. Denny Indrayana mengatakan, akhirnya Gibran menuju Cawapres Prabowo Subianto.

Namun demikian Prof. Denny mempertanyakan, apakah jadi kenyataan? Lantas bagaimana mekanisme dengan Putusan MK yang menurutnya tidak sah? Lalu bagaimana reaksi PDI Perjuangan?

Dijelaskannya, UU Kekuasaan Kehakiman (UU KK) dan UU MK tidak secara terang bicara soal mekanisme menyatakan tidak sah itu.

“”Hanya dikatakan jika hakim ada CoI (conflict of interest) dan tidak mundur dari perkara, putusan menjadi tidak sah,” terangnya.

UU KK bicara sansi administratif, bahkan Pidana pada hakim yang tidak mundur. (Pasal 17 ayat 6).

Pasal 17 ayat 7, bicara perkara diperiksa dengan majelis hakim yang berbeda.

“Maka saya berpandangan, dorong segera dibentuknya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK),” kata Prof. Denny. Jum’at (20/10/2023) malam.

“Periksa laporan pelanggaran etika AU (red-Anwar Usman) dkk, saya sudah lapor dugaan pelanggaran etika ke MKMK sejak 27 Agustus,” lanjutnya.

Menurutnya, putusan MKMK yang memutuskan pelanggaran etika bisa menjadi dasar pemberhentian hakim yang melanggar.

“Dengan temuan pelanggaran etika MKMK tersebut, putusan MK 90-nya menjadi tidak sah berdasarkan Pasal 17 ayat 6 UU KK,” bebernya.

Kemudian, kata Prof. Denny, perkara 90 diperiksa ulang oleh Hakim-Hakim MK dengan komposisi baru, sesuai Pasal 17 ayat 7 UU KK.

“Selama pemeriksaan etik, MKMK usul saya mengeluarkan putusan provisi, bahwa Putusan 90 belum bisa dijadikan dasar untuk pendaftaran Pilpres 2024, karena masih menjadi bahan pemeriksaan MKMK,” sarannya.

Prof. Denny menegaskan, sebaiknya putusan MKMK sebelum 12 November, batas masih bisa mengajukan calon paslon pengganti di KPU.

“Bangsa ini mesti diselamatkan dari Putusan MK 90 yang cacat etika moral konstitusional, dan diselamatkan dari ‘pasangan calon dinasti’ yang mungkin maju berdasarkan putusan 90 yang cacat tersebut,” tandasnya.***

Red/K.101

Berita Terkait :