Jakarta, Kabariku- Kasatgas Penuntutan atau
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir atas vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan terhadap eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
Diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada Jumat (18/8/2023) menyatakan Sunjaya terbukti menerima suap, gratifikasi, dan TPPU sebesar Rp64 miliar.
“Atas putusan kepada terdakwa Sunjaya Purwadisastra, Kasatgas Penuntutan Siswhandono sebagai perwakilan Tim Jaksa menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukum selanjutnya,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu (19/8/2023).
Adapun amar putusannya, Ali menjelaskan, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf (a), Pasal 12B dan Pasal 3 UU TPPU.
Selain itu, kata Ali, Sunjaya juga diputuskan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan penjara.
“Yang bersangkutan juga dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun,” kata Ali.
Diketahui, Majelis Hakim di PN Bandung menilai mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra telah terbukti melakukan tindak pidana suap, gratifikasi, hingga TPPU senilai Rp 64 miliar.
Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana kurungan selama 7 tahun dan denda senilai Rp1 miliar pada Dia
“Mengadili, menyatakan terdakwa Sunjaya Purwadisastra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu, dakwaan kedua alternatif pertama dan dakwaan ketiga alternatif ketiga,” kata Majelis Hakim yang diketuai oleh Benny Eko Supriyadi, di PN Bandung, pada Jumat (18/8/2023).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dengan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 bulan kurungan,” lanjutnya.
Dalam surat dakwaan disebutkan Sunjaya yang diangkat sebagai Bupati pada 13 Maret 2014 tersebut menerima gratifikasi berupa; pertama, penerimaan Iuran dari Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) senilai Rp8,442 miliar; kedua, penerimaan iuran 40 orang camat pada Juni 2015-Juli 2017 di Cirebon yang biasa disebut “uang SPP” atau “laporan bulanan” masing-masing Rp1 juta per bulan sehingga totalnya Rp1 miliar.
Selanjutnya ketiga, penerimaan fee sebesar 5-10 persen dari nilai proyek pekerjaan di lingkungan pemerintahan Cirebon, sehingga totalnya Rp, 37.224.511.344; keempat, penerimaan terkait prompsi jabatan di lingkungan pemkab Cirebon senilai Rp3,741 miliar;
Kelima, penerimaan dari rekrutmen tenaga honorer pemkab Cirebon seluruhnya Rp 2,01 miliar dengan tarif Rp15 juta – 40 juta per orang tenaga honorer;
Kemudian keenam, penerimaan lainnya periode 2014-2018 sejumlah Rp317 Juta; dan ketujuh, penerimaan terkait perizinan pertambangan Galian C di Kecamatan Greged sejumlah Rp500 Juta.
Selanjutnya, dalam dakwaan kedua disebutkan Sunjaya menerima uang sejumlah Rp4 Miliar dari Sutikno selaku Direktur Utama PT Kings Property Indonesia dan Rp7,02 Miliar dari Am Huh, Kim Tae Hwa dan Herry Jung.
Vonis untuk Sunjaya sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Namun, Majelis Hakim membebaskan mantan Bupati Cirebon itu dari pidana denda sebesar Rp30 miliar subsider 5 tahun kurungan sebagaimana tuntutan Jaksa.
Selain itu, terdapat selisih nilai korupsi yang dituntut JPU KPK dengan Majelis Hakim. JPU KPK meyakini Sunjaya melakukan korupsi sebesar Rp66 miliar, sementara hakim memutuskan nilai korupsi yang Sunjaya lakukan sekitar Rp64 miliar.***
Red/K.101