Jakarta, Kabariku- menandaskan, perampasan in rem Harta Kekayaaan tak Wajar Penyelenggara Negara harus menjadi bagian dari kewenangan KPK
Namun, SIAGA 98 mencurigai ada upaya mengenyampingkan dan/atau mengambil alih peran KPK dalam penindakan kekayaan yang tak wajar atau tidak sah (illicit enrichment) dalam RUU Perampasan Aset.
Hal itu disampaikan Koordinator SIAGA 98 Hasanuddin menyimak pembahasan draft RUU Perampasan Aset.
Salah satu Aset yang dapat dirampas, lanjutnya, adalah Kekayaan Tak Wajar Pejabat Publik, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf k Draft RUU Perampasan:
“Aset Pejabat Publik yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaannya dan tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah, maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-undang ini,” katanya, Minggu (16/4/2023).
Namun, lanjutnya, tidak ada pengaturan khusus perampasan aset di dalam RUU tersebut diserahkan kepada KPK.
Menurut Hasanuddin, semestinya kewenangan perampasan aset diberikan kepada KPK. Ha ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari KKN jo Pasal 69 UU KPK No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Melalui Pasal 69 inilah KPK memiliki tugas menerima dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Namun dalam hal terdapat harta kekayaan tak wajar Penyelenggara Negara, kata Hasanuddin, KPK harus menyelidiki dan membuktikan pidana asalnya agar perampasan aset terbukti pidana asalnya.
Sehingga, lanjutnya, KPK dipaksa menerapkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Tambahan yang berbunyi:
“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”
Perampasan aset sebagai bagian dari pemidanaan.
Melalui Draft RUU Perampasan aset ini, KPK memiliki kewenangan mengajukan perampasan in rem sebagai bagian dari padanan pembuktian terbalik.
Sebab itu, Draft RUU Perampasan Aset dari tindak pidana korupsi atau Penyelenggara Yang Memiliki Harta Tak Wajar berdasarkan LHKPN sejatinya menjadi kewenangan KPK.
Ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) aset tindak pidana adalah aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana atau sarana dalam melakukan tindak pidana Draft RUU Perampasan Aset.
Dengan demikian, Perampasan Aset sebagaimana dimaksud Draft RUU Perampasan Aset tidak bersifat serta merta tanpa kausalitas sebab-akibat, akan tetapi ada landasan historis dan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, khususnya perampasan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelenggara negara.
Hasanuddin menegaskan, kecurigaan bawa kewenangan KPK akan dipinggirkan dalam draft RUU ini, ada dua indikasi:
Pertama, tidak dimuatnya pasal khusus yang mengatur hal ini menjadi kewenangan KPK.
Kedua, tidak diikutsertakan dalam pembahasan dan penandatangan draft RUU, meskipun KPK melalui Jubirnya menyatakan bahwa keitidakikutsertaan KPK dengan pertimbangan draft ini kewenangan eksekutif, dan KPK adalah lembaga independen penegak hukum.
Terhadap hal ini, SIAGA 98 memaknai bahwa pernyataan tersebut sebagai sikap protes KPK dalam bentuk lain.
Menurut Hasanuddin, jika pengaturan kewenangan Perampasan Aset diberikan kepada KPK, sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka ini merupakan malapetaka bagi penyelenggara negara; Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sebab, Kedeputian Pencegahan KPK dapat mengajukan perampasan harta kekayaan tak wajar (ellicit enrichment) penyelenggara negara kepada pengadilan secara langsung. (*)
Red/K-1000
Discussion about this post