Jakarta, Kabariku- Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, penggeledahan di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan dugaan korupsi anggaran tunjangan kinerja (tukin) tahun anggaran 2020-2022.
Ali menyatakan, korupsi tukin tersebut kini sudah naik ke tahap penyidikan.
KPK menambahkan, ada pemotongan tukin pegawai di lingkungan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2020-2022 dan hasil pemotongannya diduga dinikmati oleh sejumlah pihak. Jumlahnya pun mencapai puluhan miliar.
Selain untuk kepentingan pribadi, hasil pemotongan tukin digunakan juga untuk ‘mengurus’ pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini berawal dari laporan masyarakat,” kata Ali Fikti di Gedung Merah Putih KPK, di Jakarta, Senin malam (27/3/2023).
Ia menjelaskan, dalam kasus pemotongan tukin ini, pihak KPK telah menetapkan beberapa tersangka.
Namun Ali tak membeberkan siapa para tersangka tersebut, juga kronologi pemotongannya.
“Nanti diumumkan setelah penyidik memiliki bukti yang cukup,” ujar Ali.
“Hasil pemotongan tukin ini jumlah diperkirakan puluhan miliar ya,” ujar Ali seraya menambahkan, uang itu kemudian digunakan para pelaku untuk operasional, kepentingan pribadi, membeli asset, hingga mengurus pemeriksaan BPK.
Ali melanjutkan, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
KPK juga menduga, kasus tukin di Kementerian ESDM berkaitan dengan kementerian lain, di antaranya Kementerian Keuangan.
Pasalnya, dana tukin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
penggeledahan yang dilakukan tim KPK kemarin dilakukan di beberapa tempat. Selain di Ditjen Minerba, juga dilakukan di Gedung Kementerian ESDM pusat.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan ada penggeledahan di kementeriannya.
Ia mengatakan, penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus tukin.
“Kita ikuti proses yang sedang berlangsung,” ujarnya. (*)
Red/K-0001