Jakarta, Kabariku- Masih hangat kasus Sambo kini berlanjut ‘pat gulipat’ di lingkungan Kementrian Keuangan dan pajak. Dua kasus besar tersebut menyeret pejabat sekelas Kapolri dan Mentri Keuangan untuk segera beres-beres karena terendus bermasalah dan berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.
Belum jika ditarik ke belakang permasalah BUMN, Bulog, koperasi bodong dan lain-lain. Setidaknya membuka mata pada publik betapa amburadulnya tata Kelola pelayanan publik, reformasi birokrasi suka atau tidak suka berhenti pada slogan jika tak dibarengi dengan komitmen dan integritas pejabat/ASN.
Apakah semua perbaikan pelayanan publik dan kredibilitas pejabat akan diperbaiki harus menunggu jika telah diviralkan ke media elektronik??
Beberapa aktivis JALA (jaringan aktivis lintas Angkatan), LeSPK (Lembaga studi Pendidikan dan kebangsaan) Yogyakarta dan FASI (forum ayo selamatkan Indonesia) menggagas Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Darurat Mafia dan Potensi Lahirnya Pemerintah Transisi
FGD akan dilaksanakan pada :
Hari : Rabu, 15 Maret 2023
Pukul 15.00-selesai.
di Kedai Sinau Jagakarsa, Jakarta Selatan.
In’am eL Mustofa selaku Koordinator ini menyebut Standar integritas para pemangku jabatan dalam masalah besar terkait dengan moral dan kinerja.
“Kejujuran dan bekerja keras melayani masyarakat secara professional hampir menjadi problem akut dalam dua Lembaga tersebut dan lainya. Bahkan bisa dibilang darurat,” jelas In’Am. Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, Kedaruratan ini bisa muncul dalam sektor pelayanan publik apapun jika tidak ada kontrol kuat dari pejabat eselon diatasnya. Sehingga jika tak berjalan dengan baik sampai akut baru ketahuan, masyarakat tidak jengah untuk menyebut bahwa ‘mafia’ telah menyusup ke berbagai Lembaga negara dan institusi pemerintah.
“Praktis kepercayaan publik akan merosot, sebagai contoh adanya seruan boikot bayar pajak,” ucapnya.
Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk Darurat Mafia dan Potensi Lahirnya Pemerintah Transisi, setidaknya didasari oleh pemikiran diatas.
Tahun politik 2023/2024 akan banyak kepentingan baik dari dalam maupun luar negri, sehingga perlu beberapa antisipasi sehingga ada sinergi antara pemangku kepentingan umum dengan publik, masyarakat sipil.
Pemerintah yang memiliki peralatan lengkap deteksi dini dan infrastruktur memadai seyogyanya digunakan untuk keberlangsungan, sustainability kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Untuk menjamin kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil.
In’am eL Mustofa selaku Koordinator menyatakan bahwa FGD yang sudah dilakukan beberapa kali dengan narasumber dan tajuk berbeda.
“Kedepan akan ditindaklanjuti dengan Lokakarya sehingga diharapakan akan muncul gagasan konseptual sekaligus opperasional yang dapat digunakan untuk ihktiar Indonesia lebih baik,” tandas In’Am eL Mustofa.
Adapun peserta FGD terbatas, diantaranya: Erros Djarot, Sugeng Teguh Santoso, Anthony Budiawan, Lukas Luwarso, Hendrajit, Indro Tjahyono dll.***
Red/K.101
Jangan lupa, Ikuti Update Berita menarik dari kabariku.com dan klik follow akun Google News Kabariku dan Channel WhatsApp Kabariku.com
Discussion about this post