Kabariku- Program Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Perhutanan Sosial, makin mendapat sambutan dari kalangan petani hutan. Para petani bertekad bulat mensukseskan program perhutanan sosial ini, meskipun di lapangan masih menemui bentuk-bentuk pertentangan dari sejumlah oknum BUMN dan lembaga lainnya.
“Bentuk-bentuk intimidasi kepada kami, masih sering kami terima, tapi kami yakin program ini bertujuan mensejahterakan kaum tani hutan. Karena itu kami tak hiraukan intimidasi itu, dan akan kami lawan,” kata Lasimin, Ketua Kelompok Tani Pemberdayaan Masyarakat (KTPM) Ijo Royo-royo, Desa Jari, Kec. Gondang, usai ikuti sosialisasi tentang PS di balae desa Jari, Kecamatan Gondang, pada Ju’mat (1/4/2022) malam tadi.
Pertemuan antara kelompok tani, pemerintah desa dan LSM Pemberdayaan Kinerja Peduli Aset Negara (PK PAN) ini diinisiasi Kepala Desa Jari, Paryono bersama KTPM Ijo Royo-royo.
Menurut Kades Paryono, di masyarakat bawah, saat ini masih terjadi simpang siur pemahaman tentang program PS. Otomatis masih sering terjadi pro dan kontra.
Oleh karena itu, kata Kades Paryono, masyarakat perlu diberi penjelasan sejelas-jelasnya tentang PS ini oleh pihak yang berkompeten, contohnya LSM PK PAN.
“Kami sangat mendukung program ini, asal benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membuat hutan lestari,” kata Kades Jari, Paryono
Sementara itu, Alham M. Ubey, Sekretaris Umum LSM PK PAN Bojonegoro, mengatakan bahwa pihaknya punya legal standing untuk mendamapingi para petani hutan yang tergabung dalam kelompok tani untuk mendapatkan persetujuan pengelolaan hutan sesuai KemenLHK No 9/2021, tentang pengelolaan perhutanan sosial.
“Kami mendorong semua pihak, termasuk Pemkab, DPRD, serta smua kelompok sipil, termasuk pemdes dan Perhutani, melakukan terobosan-terobosan demi suksesnya program perhutanan sosial ini. Sebab, PS ini tujuannya adalah rakyat sejahtera, hutan lestari dan lingkungan hidup terjaga,” jelasnya.
Menurut mantan jurnalis RCTI ini, progran PS ini merupakan solusi terbaik untuk penyelamatan kawasan hutan dan perbaikan lingkungan hidup, namun juga mensejahterakan masyarakat tani hutan.
Karena itu, LSM PK PAN akan terus mendorong masyarakat tani hutan untuk sadar dan mau segera memanfaatkan kebijakan negara yang menyerahkan separuh kaqasan hutan negara ini dikelola masyarakat.
“Kementrian LHK sudah sangat jelas, separoh kawasan hutan di Jawa yang selama ini dikelola Perhutani, akan dikelola negara secara khusus. Saya kira masyarakat hrus paham tentang ini dan saya yakin Perhutani juga sdh sangat paham,” ujarnya.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Bojonegoro ini berharap, agar di tengah masyarakat tidak ada gesekan-gesekan, apalagi intimidasi-intimidasi terhadap kaum petani hutan.
“Jika masih ada bentuk-bentuk intimidasi, LSM PK PAN akan selalu hadir untuk membela petani hutan dan aktif terlibat dalam pnyelesaian sengketa di lapangan,” tandasnya.***
Discussion about this post