KABARIKU – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menopra) Imam Nahrawi mempraperadilankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang perdana gugatan Imam terhadap KPK digelar Senin (4/11/2019) dengan agenda pembacaan permohonan agar Imam dibebaskan dari status tersangka.
Dalam sidang tersebut Imam di antaranya mempersoalkan keabsahan penahanan dirinya oleh KPK pada tanggal 27 September 2019.
Menurut Saleh, kuasa hukum Imam Nahrawi, pada saat penyidik KPK menahan Imam, pimpinan KPK menyatakan bahwa KPK telah menyerahkan mandat operasional KPK kepada Presiden Joko Widodo. Penyerahan mandat dilakukan pada 13 September 2019. Namun, lanjut Saleh, penahanan Imam pada tanggal 27 September dilakukan Agus Rahardjo selaku penyidik.
“Padahal Pak Agus Rahardjo ngomong di media, ia menyerahkan mandat kepada presiden di tanggal 13 September 2019,” kata Saleh di PN Jaksel, Senin.
Saleh juga menyinggung soal Saut Situmorang sebagai salah satu pimpinan KPK yang menurutnya telah mengundurkan diri di hari yang sama.
Oleh karena itu, menurut Saleh, keputusan KPK menahan Imam cacat hukum karena ada salah satu pimpinan yang tidak ikut dalam pengambilan keputusan itu sehingga tidak memenuhi unsur kolektif kolegial.
Saleh juga menilai bahwa proses hukum untuk kliennya seharusnya batal karena tidak menggunakan UU KPK hasil revisi.
Imam Nahrawi saat ini ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur. Imam diduga menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui staf pribadinya Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar. Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018. (Has)
