JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan praperadilan terkait penetapan tersangka Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming (Maming).
Kasus berawal dugaan suap dan penerimaan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kasus tersebut diduga melibatkan Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu dua periode sejak tahun 2010-2018.
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan Ali Fikri,SH., menyampaikan, KPK melalui tim Biro Hukum KPK telah berkirim surat kepada Hakim untuk meminta penundaan waktu sidang.
“Tim masih membutuhkan waktu untuk koordinasi dan mempersiapkan administrasi, serta bahan jawaban yang akan diajukan ke persidangan praperadilan,” kata Ali. Rabu, (13/7/2022).
Menurut Ali, Proses ini penting agar persidangan ke depan dapat berjalan lancar.
“Selain itu, penting perlu kami sampaikan bahwa permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan,” lanjut Ali.
Ali menjelaskan, Mengingat praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan.
“Serta saat ini juga berkembang mencakup pada sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan,” tutur Ali.
Ali menyebut, Hal itu tidak menyentuh aspek materiil yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK.
“Kami tegaskan penyidikan perkara ini telah dilakukan secara profesional dan murni penegakkan hukum sebagaimana tugas pokok dan fungsi KPK sesuai Undang-Undang,” sebutnya.
KPK berharap penegakkan hukum pada sektor perizinan tambang ini, selanjutnya bisa menjadi triger upaya-upaya perbaikan sistem dan tata kelola pada stakeholder terkait.
Sehingga, dengan perizinan yang bebas dari praktik suap maupun gratifikasi, akan menekan ongkos produksi dan menciptakan iklim usaha yang sehat.
“Alhasil, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat akan mendapat manfaat akhirnya secara optimal,” tukas Ali
Diketahui, Maming yang juga menjabat Ketua Umum BPP HIPMI mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait keabsahan penetapan tersangka terhadapnya.
Maming menyebut ada ‘mafia hukum’ yang sedang mengincarnya. Dia menduga dikriminalisasi usai ditetapkan sebagai tersangka KPK.
Ali menegaskan, Bahwa tidak ada kepentingan lain, selain murni penegakan hukum karena telah ditemukan adanya kecukupan alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam perkara ini.
“Kami menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba mengiring opini substansi perkara ini tanpa berdasarkan argumentasi hukum yang tepat,” tegas Ali.
KPK mengajak semua pihak mengikuti proses penyidikan perkara ini didepan persidangan yang terbuka untuk umum
“Silakan sampaikan bantahan, tentu pada tempatnya sesuai koridor hukum. Sama-sama kita ikuti uji keabsahan syarat formil proses penyidikan perkara ini didepan persidangan yang terbuka untuk umum dimaksud,” tandas Ali.***
Red/K.000
