KABARIKU – Pengadilan Negeri di Jakarta diinstruksikan untuk menunda kegiatan persidangan terkait pandemi Corona (Covid-19) mulai tanggal 18 Maret 2020.
Intruksi itu tertuang dalam surat edaran Plt Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM Nomor PAS-08.OT.02/20 Tahun 2020 tertanggal 17 Maret 2020. Surat yang dibuat untuk Kajari Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Selatan, dan Kajari Jakarta Barat tersebut untuk diteruskan kepada ketua pengadilan negeri dan rutan di Jakarta.
Surat tersebut tak hanya menginstruksikan untuk menunda persidangan, tapi juga pelayanan kunjungan dan penerimaan tahanan baru.
“Berdasarkan instruksi Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 17 Maret 2020 tentang pencegahan, penanganan, dan pengendalian Corona virus disease. Pada unit pelaksanaan teknis permasyarakatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa terhitung mulai hari Rabu 18 Maret 2020 kegiatan pelayanan kunjungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang ditunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian,” demikian bunyi keterangan surat edaran itu.
Menyikapi surat edaran tersebut Ketua PN Jakarta Pusat, Yanto, mengatakan, meskipun memang ada surat edaran, sidang untuk perkara yang akan habis masa tahanannya akan tetap dilaksanakan. Sidang yang akan tetap digelar di antaranya sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Kalau seperti PKPU itu 20 hari harus diputus, enggak mungkin ditunda, karena UU-nya 20 hari harus diputus PKPU itu,” ujarnya.
Untuk sidang tindak pidana, baik umum maupun khusus, akan menyesuaikan kondisi.
“Kalau yang tahanannya mepet mau habis (masa tahanan) lanjut, kalau tahanannya masih lama, kemungkinan ada yang menunda 2 minggu,” jelasnya. (Ref)
