Jakarta, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Otto Cornelis Kaligis atau dikenal OC Kaligis bisa membantu lembaga antirasuah memperlancar pengusutan kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.
Diketahui, OC Kaligis ditunjuk pihak keluarga menjadi tim kuasa hukum Lukas Enembe.
Menyikapi kabar tersebut, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, SH., mengatakan, keputusan menunjuk OC Kaligis sebagai pengacara merupakan hak Lukas sebagai tersangka.
“Itu tentu menjadi hak tersangka ya,” kata Ali Fikri, dikutip Minggu (22/1/2023).
Juru bicara KPK ini berharap, ditunjuknya OC Kaligis menjadi tim kuasa hukum akan memperlancar proses penyelesaian kasus yang menjerat Lukas Enembe. Mengingat, Lukas sempat tak kooperatif dalam menjalani proses hukum di KPK.
“Kami meyakini dengan bergabungnya yang bersangkutan (OC Kaligis) sebagai kuasa hukum, proses penyelesaian perkara ini justru menjadi lancar karena yang bersangkutan (OC Kaligis) tentu sangat memahami bagaimana hukum acara pidana yang berlaku,” ucap Ali.
Ali memastikan, jeratan hukum terhadap Lukas telah sesuai prosedur. KPK pun memberikan hak-hak tersangka sesuai hak asasi manusia (HAM).
“Kami tegaskan dalam penyidikan perkara dengan tersangka Lukas Enembe dkk ini semua prosedur hukum, pasti KPK telah patuhi,” tegas Ali.
Sebelumnya, salah satu pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening menyebut bergabungnya OC Kaligis sebagai penasihat hukum atas penunjukan keluarga Lukas.
“Keluarga sudah menunjuk Pak OCK (OC Kaligis) sebagai penasihat hukum keluarga,” ucap Stefanus. Sabtu (21/1/2022).
Dia mengungkapkan, OC Kaligis sudah menandatangani surat kuasa hari ini. Dia menuturkan, OC Kaligis ditunjuk menjadi kuasa hukum karena permintaan keluarga Lukas.
“Surat kuasa ditandatangani oleh istri Gubernur,” ungkapnya.
Sementara itu, OC Kaligis menegaskan alasan dirinya mau membela tersangka Lukas Enembe adalah hak dan kewajibannya membela seseorang bagi seorang pengacara seperti dirinya.
“Di UU (undang-undang) mengatakan itu kewajiban saya,” kata OC Kaligis.
OC Kaligis juga berharap KPK membuka kesempatan bagi istri Lukas, Yulce Wenda, untuk menjengguk sang suami.
“Bahwa penanganan terhadap Lukas wajib memperhatikan hak asasi manusia (HAM),” ucapnya.
Hal itu meskipun yang bersangkutan telah menjadi tersangka dan dilakukan penahanan.
“Saya harap Firli Ketua KPK memperhatikan hak asasi,” tegas OC Kaligis.
Seperti diketahui, Lukas menjadi tersangka karena diduga menerima suap Rp1 Miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Rijatono juga sudah ditahan KPK.
Lukas juga disinyalir menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan sebesar Rp10 Miliar. Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak pemberi gratifikasi tersebut.
Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa 76 saksi dan melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Papua, Jakarta, Sukabumi, Bogor, Tangerang dan Batam.
Selain itu, komisi antirasuah juga telah memblokir rekening dengan nilai sekitar Rp76,2 Miliar. Diduga, rekening itu milik Lukas dan istrinya yang bernama Yulce Wenda.
Lukas resmi ditahan KPK terhitung mulai 11 Januari hingga 30 Januari 2023 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Namun, meski menjadi tahanan KPK, Lukas Enembe tidak langsung dijebloskan ke Rutan. KPK membantarkan penahanan terhadap Lukas, mengingat kondisi kesehatannya yang mengharuskannya menjalani perawatan medis.
Kamis, 12 Januari 2023, pembantaran penahanan selesai, Lukas dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.
Sekitar 4 jam diperiksa, Lukas dijebloskan ke Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Tapi belakangan, penahanannya kembali dibantarkan ke RSPAD.
Lukas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).***
Red/K.000
Berita Terkait :
