KABARIKU – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ( MAKI) Boyamin Saiman, melaporkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
MAKI menilai, Azis Syamsudin telah menghalang-halangi tugas anggota DPR karena tak mengizinkan Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, terkait Djoko Tjandra.
“Oleh karena itu Azis Syamsuddin patut diduga menghalang-halangi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian yang bersangkutan diduga melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1/2015,” ujar Boyamin, Selasa (21/7/2020).
Menurut Boyamin, RDP tersebut sangatlah urgen karena akan membantu pemerintah segera mengurai sengkarut Djoko Soegiarto Tjandra dan membantu menemukan jejak-jejak keberadaan Djoko Tjandra sehingga pemerintah mampu menangkapnya.
Bonyamin menyebutkan, keputusan Azis tak mengizinkan Komisi III menggelar RDP bertentangan dengan keputusan Ketua DPR Puan Maharani yang telah memberikan persetujuan.
Ia yakin RDP tidak akan menganggu agenda reses anggota Komisi III. Bahkan, menurut dia, RDP terkait Djoko Tjandra ini justru menunjukkan kepekaan DPR terhadap situasi yang terjadi saat ini.
“RDP dapat dilakukan secara virtual sehingga tidak mengganggu agenda anggota Komisi III DPR dalam masa reses yang mana sebenarnya anggota DPR selama wabah Covid-19 juga tidak terlalu banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya. Dengan RDP justru anggota DPR peduli kondisi riil,” tuturnya.
Oleh karena itu, Boyamin menyatakan, alasan Azis yang yang tidak mengizinkan Komisi III menggelar RDP tak bisa diterima. Bahkan Boyamin menyatakan, pihaknya menduga ada kepentingan lain, sehingga Azis tidak memberikan izin Komisi III menggelar RDP.
Sementaraitu, Azis Syamsuddin menyampaikan, dirinya tak menandatangni izin RDP semata-mata hanya menjalankan Tata Tertib DPR dan putusan rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Saya hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus, yang melarang RDP Pengawasan oleh Komisi pada masa reses,” kata Azis.
Azis menjelaskan, berdasarkan tatib DPR, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. Oleh karena itu, terkait kasus Djoko Tjandra, Azis meminta Komisi III mengambil cara lain dengan melakukan pengawasan ke lapangan saja, terutama ke mitra kerja Komisi II yaitu kepolisian, kejaksaan dan Kemenkumham.
“Jangan kita berdebat masalah administrasi, karena saya tidak ingin melanggar tatib dan hanya ingin menjalankan Tata Tertib DPR dan Putusan Bamus (Badan Musyawarah), yang melarang RDP Pengawasan oleh komisi pada masa reses. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 angka 13 yang menerangkan bahwa masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja,” kata Azis. (Ref)
