Kabariku- Gubernur Jabar mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengisi jabatan Kepala Daerah yang kosong akibat masa jabatannya segera berakhir tahun ini.
Gubernur Jabar Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., mengatakan, Ketiga penjabat itu akan mengisi jabatan kepala daerah Kabupatan Bekasi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cimahi.
“Kami sudah mengusulkan untuk penjabat bupati/wali kota di tiga wilayah yang akan habis tahun ini yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi. Keputusan akhir dari Kemendagri belum kami terima,” ungkap Ridwan Kamil di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu (11/5/2022).
Diketahui, Kepala Daerah Kabupaten Bekasi akan berakhir 22 Mei 2022; sementara Kota Cimahi, berakhir 22 Oktober 2022; dan Kota Tasikmalaya pada 14 November 2022.
Menurut Ridwan Kamil dalam menentukan Penjabat selalu ada kriteria khusus dari Kemendagri.
“Selalu ada kriteria jabatan tinggi pratama (kepala dinas) atau level direktur di kementerian/lembaga. Jadi yang penjabat itu tidak harus selalu dari eselon di sini (Pemdaprov Jabar),” jelas Ridwan Kamil.
Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil mencontohkan, Kabupaten Sukabumi, penjabatnya waktu Pilkada 2020 usulan dari pihaknya namun menunggu keputusan dari Kemendagri.
Selain itu Kang Emil mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar melibatkan peran legislatif dari tiap daerah. Sebab para penjabat yang akan menjabat pasti berkecimpung di dunia politik.
“Kuncinya dikomunikasikan saja, kemarin juga ada masukan dari DPRD merasa tidak dilibatkan, saya kira itu bagus karena nanti para penjabat ini harus berinteraksi politik nah jadi akseptabilitasnya penting,” tuturnya.
“Saya menyetujui kalau ada sebuah prosedur yang melalui masukan dari dewan sehingga lebih kondusif,” tandas kang Emil.
Lebih lanjut Kang Emil mengatakan, seorang Pj kepala daerah akan menjabat selama satu tahun. Apabila kinerjanya sesuai prosedur, maka akan lanjut menjabat selama dua sampai tiga tahun. Jika tidak, maka akan evaluasi.
“Kemarin sudah klarifikasi, Pj itu hanya satu tahun, penjabat wali kota/bupati/gubernur maksimal satu tahun, setelah itu akan ada evaluasi, bisa lanjut bisa juga tidak. Jadi, tidak serta merta kalau sudah penunjukan akan full time sampai dua sampai tiga tahun,” tutup Kang Emil.***
*Sumber: Rilis Humas_JabarProv
