JAKARTA, Kabariku- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid menyentil kelompok khilafah dan Habib Rizieq Shihab yang getol mengaitkan kasus Ferdy Sambo dengan kasus KM 50.
Bahkan, Habib Rizieq yang baru saja bebas dari tahanan, sampai tampil mengatakan kasus Sambo, menandakan Allah SWT menunjukkan kekuasaanNya kepada orang-orang yang dzalim dalam kasus KM 50.
“Saya heran kenapa tragedi Ferdy Sambo, kelompok khilafah kok mengait-ngaitkan dengan kejadian KM 50. Bahkan Habib Rizieq berbicara seakan-akan ini adalah pembalasan Allah,” kata Habib Syakur. Sabtu (20/8/2022) malam.
Menurut Habib Syakur, kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam (FPI) KM50 Tol Jakarta-Cikampek sejatinya secara hukum sudah selesai dan tak ada bukti rekayasa.
Bahkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memvonis Polisi terdakwa dalam kasus itu bebas dari hukuman pidana. Tindakan mereka dinilai masuk ke dalam kategori pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
Untuk itu, lanjut Habib Syakur, mengaitkan kasus Ferdy Sambo dengan KM 50 adalah pemikiran kerdil dan dendam kesumat denngan tujuan untuk mengebiri eksistensi Polri.
“Sekarang konteksnya Tuhan itu membuka aibnya Ferdy Sambo, karena Sambo tidak amanan dalam mengemban tugas negara. Tapi kelompok oposisi khilafah ini tidak menginginkan Polri berdiri tegak, maunya mereka di kebiri,” ucap Habib Syakur.
Baca berita menarik lainnya KLIK disini
Percaya Polri Pasti Selesaikan Kasus Sambo
Habib Syakur mengimbau kepada seluruh anak bangsa, agar tetap sabar dan fokus mengawal kasus Brigadir J hingga sampai ke pengadilan.
Habib Syakur meyakini Tim Khusus Polri bakal membongkar drama Ferdy Sambo secara terang benderang, bahkan sejumlah kasus lainnya yang sedang santer saat ini dan dikaitkan dengan Sambo dan siapa saja yang terlibat bakal diproses hukum.
“Memang sekarang sudah waktunya Polri dibersihkan, ini petunjuk Tuhan. Kita juga sedang dalam masa transisi. Perang ideologi khilafah melawan idelogi Pancasila. Kita harus melawan propaganda ideologi khilafah,” tegasnya.
Polri Lebih Tepat Berada di Bawah Presiden
Pada kesempatan ini, Habib Syakur juga menekankan tak sepakat dengan wacana Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri atau kembali ke TNI seperti sebelum era reformasi. Polri di bawah Presiden seperti saat ini lebih tepat.
“Bila dibawah Mendagri, kesempatan dimanfaatkan untuk kepentingan politik semakin lebar, mengingat keberadaan Polri langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam proses penegakan hukum,” tandas Habib Syakur.***
Red/K.103
