KABARIKU – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) setelah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Juli 2020.
PP tersebut selain mengubah status kepegawaian para pegawai KPK, juga mengubah skema penggajian mereka. Sebelumnya, pegawai KPK mendapatkan gaji dengan skema single salary didasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.
Setelah jadi ASN, maka penggajian pegawai KPK didasarkan atas aturan perundang-undangan penggajian ASN.
Sebelum Jadi ASN
Berdasarkan PP 82/2015, pimpinan KPK diberikan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 PP tersebut.
Rinciannya:
Ketua KPK
Gaji Rp 5.040.000.
Tunjangan:
Tunjangan jabatan yakni, sebesar Rp 24.818.000,
Tunjangan kehormatan Rp 2.396.000.
Tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000,
Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000,
Tunjangan hari tua Rp 8.063.500.
Gaji dan tunjangan diberikan setiap bulan.
Wakil Ketua
Gaji Rp 4.620.000.
Tunjangan
Tunjangan jabatan Rp 20.475.000,
Tunjangan kehormatan Rp 2.134.000,
Tunjangan perumahan Rp 34.900.000,
Tunjangan transportasi Rp 27.330.000.
Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar Rp 16.325.000,
Tunjangan hari tua Rp 6.807.250.
Pegawai KPK
Gaji pegawai KPK berkisar dari Rp 8 juta hingga Rp 50 juta per bulan. Gaji pegawai KPK dengan rentang Rp 8 juta sampai Rp 9 juta adalah untuk tenaga fungsional.
Gaji deputi KPK berkisar Rp 50 juta per bulan dan di bawahnya adalah direktur dan kabiro dengan selisih antara Rp 5 juta hingga Rp 10 juta.
Setiap pegawai KPK cuma mendapat gaji dengan tidak disediakan tunjangan lain. Itu pun masih dipotong dengan pengenaan pajak progresif.
Sementara itu, tak ada tunjangan lain kecuali tunjangan kesehatan dan tunjangan hari tua yang dikurangi dari gaji yang diperoleh tiap bulan. Sementara pajak diberlakukan secara progresif sehingga makin besar gaji yang diperoleh pegawai KPK, otomatis pajak yang diambil pun kian besar.
Setelah menjadi ASN
Sebagai ASN, nantinya gaji pegawai KPK diatur berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Penentuan gaji pokok ini berjenjang berdasarkan golongan dan masa kerja.
Golongan I (lulusan SD dan SMP)
Golongan Ia: Rp 1.560.800 – Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 – Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 – Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 – Rp 2.686.500
Golongan II (lulusan SMA dan D-III)
Golongan IIa: Rp 2.022.200 – Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 – Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 – Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 – Rp 3.820.000
Golongan III (lulusan S1 hingga S3)
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 – Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 – Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 – Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 – Rp 4.797.000
Golongan IV
Golongan IVa: Rp 3.044.300 – Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 – Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 – Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 – Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 – Rp 5.901.200
Selain mendapatkan gaji pokok, ASN pun diberikan berbagai tunjangan yang meliputi tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dan perjalanan dinas.
Besaran tunjangan tergantung pada besarnya gaji pokok, jabatan, jumlah tanggungan keluarga, dan sering tidaknya melakukan perjalanan dinas. (Has)
