Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR RI, H. Faisol Riza menggelar pertemuan dengan Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Badan Standarisasi Nasional (BSN), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) di Semarang, Jawa Tengah.
Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Investasi lebih progresif dalam menarik investor luar negeri yang masuk ke dalam sektor produktif dalam rangka menggerakkan roda ekonomi nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto MBA., berharap agar realisasi investasi tahun 2021 yang ditargetkan mencapai Rp. 900 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, khususnya peningkatan kualitas bagi UMKM nasional.
“Dengan masuknya investasi Rp900 triliun ini, kita harapkan partisipasi dan kualitas UMKM meningkat khususnya dalam pembangunan ekonomi kita,” ujar Adisatrya. Kamis (21/10/2021) lalu.
Lebih lanjut, ia mengatakan perkembangan investasi harus mampu meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Apalagi, menurut dia, adanya sistem Online Single Submission (OSS) dapat dimanfaatkan pelaku UMKM guna mengembangkan usahanya.
“Jangan sampai kita hanya mengejar target dari realisasi investasi Rp900 triliun, tetapi kualitas dari investasi itu tak membawa dampak signifikan terhadap UMKM, SDM dan lapangan kerja kita,” terangnya sembari mengingatkan harus ada kesinambungan atau link and match antara SDM dan industri.
Ia menambahkan, adanya ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral maupun multilateral termasuk Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (ASEAN Agreement on Electronic Commerce).
“Indonesia dituntut untuk bisa memanfaatkan peluang bisnis sekaligus dapat memperluas pasar ekpor keluar negeri bukan hanya menjadi tujuan pasar internasional semata,” imbuhnya.
Karena itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini meminta Kementerian Investasi/Kepala BPKM untuk lebih progresif dalam menarik investor luar negeri masuk ke dalam sektor produktif untuk menggerakan roda ekonomi nasional.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi. Satgas tersebut diketuai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Secara rinci, realisasi investasi Indonesia dari Januari sampai Juni 2021 sebesar Rp442,7 triliun atau 49,2 persen dari target yang ditetapkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) senilai Rp 228,5 triliun (51,6 persen) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp214,2 triliun (48,4 persen).
Untuk mencapai target investasi pada 2021, Kementerian Investasi akan mendorong investasi pada sektor prioritas yang memiliki nilai tambah, seperti industri beriorientasi ekspor, energi terbarukan dan infrastruktur.
Khusus untuk Provinsi Jawa Tengah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Indra Darmawan mengatakan, berbagai kegiatan promosi dilakukan untuk menarik investasi dari luar negeri.
“Adapun realisasi investasi sepanjang Januari hingga Juni 2021 provinsi Jawa Tengah berdasarkan negara dengan investasi terbesar yakni Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapore dan Taiwan,” kata Indra.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI juga menyoroti beberapa hal antara lain peran PT Telkom Indonesia dalam meningkatkan jaringan dan kualitas layanan untuk mendukung transaksi ekonomi digital.
Agar dapat memenuhi kualifikasi mutu produk ekspor ke luar negeri peran Badan Standarisasi Nasional sangat diperlukan dalam menjamin kualitas produk.
Terkait hal ini, Komisi VI DPR RI juga meminta dukungan pembiayaan dan fasilitasi transaksi pembayaran melalui perbankan nasional seperti yang diperankan PT Bank Mandiri. ***
Sumber: Sekretariat Jenderal DPR RI/Parlementaria
Dipublikasi 24 Oktober 2021
