KABARIKU – Jangankan dengan rakyat, kepada tim kemenangan relawannya saja Jokowi ingkar janji.
Hal itu diungkapkan mantan staf Kantor Staf Presiden (KSP) Beathor Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/8/2020) dengan judul “Gaduh yang dimulai dari Jokowi”.
Menurut Beathor, banyak relawan yang kini menanti kebagian posisi komisaris di BUMN. Hal ini terjadi karena Joko Widodo sempat meminta Adian Napitupulu agar mencatat nama-nama relawan, khususnya Aktivis 98.
“Begitu juga JokoWi meminta hal yang sama kepada relawan yang lain,” papar Beathor yang juga polistisi PDI Perjuangan ini.
Beathor mengatakan, kemenangan Jokowi dalam Pilpres ditentukan juga oleh kader partai pengusung yang mewajibkan calegnya untuk menampilkan wajah pasangan JokoWi- Ma’ruf Amin pada semua atribut kampanye.
Ia menegaskan, kemenangan dari hasil kerja gotong royong itulah yang ditagih oleh relawan dan para kader partai.
“Kenapa setelah menang justru posisi komisaris diisi oleh pihak lain, ada pejabat eselon I satu kementerian padahal mereka tidak memilih Jokowi. Ada pihak TNI Polri, swasta bahkan dari pihak kader partai lawan JokoWi…” ujar Beathor.
Bahkan, lanjutnya, titipan komisaris dari Kemenkeu ada yang sudah rangkap 3 jabatan di internalnya.
“Kemampuan Span of control JokoWi terhadap kerja menteri sangat lemah atau justru Menteri BUMN Erick Thohir melaksanakan kebijakan JokoWi untuk melupakan relawannya…” ungkap Beathor.
Ditegaskannya, pada periode pertama pemerintahan Jokowi, bagaimana Rini Suwarno (Menteri BUMN) melawan PDI Perjuangan untuk terus menolak kader partai menjadi komisaris BUMN.
“Ternyata itu adalah kebijakan Jokowi bukan maunya Rini,” ujar Beathor. (Has)
