KABARIKU – Sentilan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet 16 Juni lalu, bergulir ke mana-mana. Kritik Presiden tersebut sejatinya adalah evaluasi atas kinerja para menteri dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan ekses sosial ekonomi yang menyertainya. Namun oleh beberapa kalangan momentum tersebut dimanfaatkan menjadi bola api liar untuk memaksakan agenda politiknya.
Demikian penilaian aktivis Pijar 98 Sulaiman Haikal melalui rilisnya, Selasa (1/7/2020).
Haikal melihat, upaya pemanfaatan evaluasi presiden tersebut sangat kentara berwajah oportunistik dan hanya mengejar goal kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengabaikan fakta-fakta objektif yang ada.
“Jangan lagi bicara soal kepentingan rakyat, sangat jauh lah” terang Haikal.
Menurutnya, arah kritik keras Presiden Jokowi sangat jelas, semua bisa melihat dan membaca kepada siapa sentilan presiden tersebut diarahkan. Namun oleh beberapa pihak secara oportunistik dijadikan senjata untuk menembak ke segala arah.
“Yang paling kentara terlihat itu tembakan kepada Menteri BUMN Erick Tohir. Ga ada angin ga ada hujan, tiba-tiba Presiden disuruh rehuffle Erick Tohir. Jika sudah masuk diskursus mengenai Kementerian BUMN, tentu saja semua tahu aroma kepentingan yang santer tercium, pastinya bukan untuk kepentingan rakyat” jelas Haikal.
Terlepas dari menteri-menteri berkinerja jeblok, lanjutnya, sepak terjang beberapa menteri Jokowi yang lain terlihat sangat cemerlang (untuk menteri-menteri dari periode pertama), dan juga menjanjikan arah perbaikan dan kemajuan bagi menteri-menteri yang baru bergabung di periode kedua.
“Nah, untuk menteri yang baru bergabung ini, ada menteri yang gagal mengikuti langgam gerak Jokowi, dan ada yang justru malah berlari kencang menjanjikan transformasi dan kemajuan, contohnya Erick Tohir, ia masuk dalam kriteria perbaikan dan kemajuan,” ujarnya.
Haikal menegaskan, fenomena sepak terjang menteri baru di periode kedua Jokowi dengan stressing pada perubahan budaya kinerja dan mencari alternatif terobosan bercorak out of the box, tentu saja akan berbenturan dengan interest status quo yang sudah nyaman dengan kondisi sebelumnya. Hal ini nampak sekali dalam konteks orang nomer satu di Kementerian BUMN.
Oleh karena itu Sulaiman Haikal beserta aktivis 98 lainnya yakin Presiden Jokowi bisa secara jernih menilai fenomena ini. Karenanya upaya menggoyang menteri-menteri berkinerja prima macam Erick Tohir justru malah akan mengganggu upaya besar Presiden Jokowi mengatasi pandemi Covid-19 beserta ekses-ekses sosial ekonomi yg menyertainya.
“Dan tentu saja pada akhirnya rakyat Indonesia lah yang akan merasakan dampak terbesar kerugiannya,” jelas Haikal. (Has)
