Presiden Jokowi Inginkan Adanya Percepatan Reforma Agraria

KABARIKU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu pegiat reforma agraria untuk mengetahui persoalan-persoalan pertanahan di lapangan sekaligus mencari masukan untuk bahan solusinya, Kamis (3/12/2020).

Pertemuan dengan para pegiat reforma agraria ini digelar untuk yang kedua kalinya, setelah sebelumnya digelar pertemuan serupa pada pertengahan November 2020 lalu.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, mengatakan, Presiden Jokowi menginginkan agar percepatan program reforma agraria dilakukan sehingga hasinya dirasakan oleh masyarakat.

“Pemerintah dan para pegiat reforma agraria berupaya mencapai titik temu dan mencari solusi bagi persoalan atau kendala yang dihadapi di lapangan,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga beberapa pimpinan LSM, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kapolri Jenderal Idham Azis, kemudian Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil dan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Siti Nurbaya.

Sementara para pegiat yang hadir adalah Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Siti Fikriyah, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika, Ketua Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo, dan Sekretaris Umum Serikat Petani Indonesia Agus Ruli.

“Siang hari ini Presiden telah mengumpulkan beberapa menteri yang berkaitan dengan reforma agraria dan diikuti oleh teman-teman dari LSM. Presiden tadi telah meminta bagaimana mengurai berbagai persoalan itu dengan menentukan yang pertama adalah mencari persoalan-persoalan yang menjadi prioritas dan yang kedua menggunakan timeline dengan target tertentu,” ujar Moeldoko selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil, menerangkan pihaknya akan segera melakukan identifikasi terkait dengan semua hal yang dibicarakan antara pemerintah dan para pegiat dalam pertemuan itu. Nantinya, pihaknya akan menyusun prioritas kerja untuk menyelesaikan hal-hal yang dapat segera diselesaikan terlebih dahulu.

“Kita akan identifikasi. Mana yang paling mudah kita selesaikan akan kita selesaikan sesegera mungkin sehingga begitu selesai ini kita punya kepercayaan diri dan menjadi model untuk menyelesaikan hal lain,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria melalui legalisasi objek agraria di kawasan hutan.

Sementara itu, pada pertemuan pertengahan November, Presiden mendapat masukan juga dari Direktur Eksekutif Akatiga Nurul Widyaningrum, Manajer Regional Papua dan Papua Barat World Resources Institute (WRI) Indonesia Julia Kalmirah, Sekretaris Jenderal Aliansi Petani Indonesia (API) M. Nuruddin, dan Ketua Harian DPP Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan. (Ref)