Satu Tahun Pimpin Garut, Hasanuddin Nilai Perubahan Syakur-Putri Baru Teruji di Tahun Kedua

Garut, Kabariku – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina pada 20 Februari 2026, Ketua Penasehat Ekspedisi 57, Hasanuddin, menilai perubahan signifikan di Kabupaten Garut baru akan teruji pada tahun kedua masa jabatan.

Dikatakan Hasanuddin, tahun pertama pemerintahan kepala daerah umumnya masih menggunakan struktur anggaran yang disusun pemerintahan sebelumnya. Karena itu, arah kebijakan dan program prioritas baru akan optimal setelah penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

“Perubahan yang nyata biasanya mulai terasa pada tahun kedua, ketika alokasi anggaran sudah sesuai dengan program kepala daerah yang baru,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Ia menilai tantangan awal pemerintahan baru di Garut adalah melepaskan diri dari pola kepemimpinan sebelumnya yang telah membentuk kultur birokrasi selama satu dekade. Reformasi kebijakan, menurutnya, harus dibarengi pembenahan budaya kerja agar perubahan berjalan berkelanjutan.

“Kepala daerah tidak cukup hanya membuat kebijakan baru, tetapi juga harus membangun kultur birokrasi yang mendukung perubahan,” katanya.

Dalam aspek pembangunan, Hasanuddin mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah utara dan selatan Garut. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh terpusat di kawasan perkotaan saja.

“Pemerataan pembangunan penting untuk menjawab ketimpangan wilayah dan menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.

Hasanuddin juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan agenda nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin Dedi Mulyadi.

Menurutnya, keselarasan program akan memperkuat dukungan anggaran dan efektivitas pembangunan.

Selain itu, ia mendorong penguatan partisipasi masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan partisipatif dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan program tepat sasaran.

Di bidang tata kelola, Hasanuddin meminta pemerintah daerah memperkuat pencegahan korupsi melalui sinergi dengan aparat penegak hukum, serta bekerja sama dengan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

Ia juga menyoroti potensi keterlibatan TNI di wilayah Garut, termasuk Kodim dan satuan batalyon, dalam mendukung penanggulangan bencana, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan kesehatan.

“Aparat militer dapat dilibatkan dalam penanggulangan bencana, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Hasanuddin merumuskan tiga harapan bagi kepemimpinan Syakur-Putri, yakni membangun kepemimpinan yang kuat dan visioner, mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah, serta memperkuat partisipasi publik dan transparansi pemerintahan.

“Dengan sinergi dan reformasi yang konsisten, Garut berpeluang mengalami lompatan signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Hasanuddin.***