Dari Integritas ke Meaningful Work, Menaker: Kolaborasi dan Meritokrasi Kunci Perbaikan Layanan TKA

Bandung, Kabariku – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa penguatan nilai integritas dan profesionalisme aparatur menjadi kunci peningkatan kualitas layanan publik, termasuk dalam layanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Penegasan itu disampaikan Yassierli saat Forum Diskusi Layanan Penggunaan TKA di Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kualitas Ketenagakerjaan (BBPKK) Bandung Barat.

Menurutnya, fondasi pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak bagi masyarakat dimulai dari integritas dan profesionalisme pegawai.

Nilai tersebut kemudian diperkuat dengan kepedulian terhadap persoalan di lapangan, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi memiliki makna yang lebih luas.

“Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Yassierli, dikutip Selasa (3/1/2026).

Ia memperkenalkan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty, yakni makna kerja yang lahir dari cara pekerjaan dijalankan setiap hari, baik yang terlihat maupun tidak.

Ketika aparatur mampu melampaui kewajiban formal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, menurutnya, makna kerja akan muncul secara alami.

“Ketika dampak itu dirasakan, makna muncul. Hal ini memberi energi, komitmen, dan memperkuat organisasi dalam jangka panjang,” jelasnya.

Yassierli juga menekankan prinsip Satu Tim, Satu Kapal, di mana organisasi dipandang sebagai satu kesatuan utuh tanpa keberhasilan parsial. Seluruh unit diminta menghapus ego sektoral, memperkuat kolaborasi, serta memiliki tujuan dan sense of crisis yang sama.

“Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah,” tegasnya.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia, Menaker menyoroti penerapan prinsip Right Person, Right Position. Penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas dan moralitas sebagai syarat utama. Pendekatan ini menempatkan meritokrasi di atas senioritas.

Potensi pegawai, lanjutnya, diuji melalui penugasan strategis, proyek penting, maupun stretch assignment. Selain itu, akses pengembangan diberikan secara adil melalui talent pool, mentoring, serta rotasi lintas fungsi.

“Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan, memunculkan talenta tersembunyi, dan memperkuat kepercayaan karena promosi dan penugasan dilakukan secara rasional dan transparan,” kata Yassierli.

Pada kesempatan yang sama, ia memperkenalkan konsep People-Centric Organization yang menempatkan marwah dan kebanggaan aparatur sebagai fokus utama.

Dengan semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran (role-based), serta metode kerja yang lincah (agile) dan meritokratis, lingkungan kerja di Kemnaker diarahkan menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh dan berani menyampaikan pendapat (speak up).

“Spirit organisasi kita adalah A Nice Place to Grow, tempat para pegawai bisa berkembang, berinovasi, dan merasa bangga dalam bekerja. Semua ini dibangun di atas fondasi nilai organisasi dan kepemimpinan yang kuat,” pungkasnya.***