Anggaran Raksasa Pemulihan Sumatera: Tito Karnavian Sebut Capai Rp 59,25 Triliun

Jakarta, Kabariku – Pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran besar untuk program pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, estimasi pembiayaan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 59,25 triliun.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terdampak pada Selasa (30/12/2025).

“Kalau kita melihat dari sudah pernah direkap waktu rapat dengan BNPB sebagai masukan saja, bahwa kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp 59,25 triliun,” kata Tito.

Menurut Tito, angka tersebut merupakan hasil rekap awal yang sebelumnya dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Estimasi ini memberikan gambaran besarnya kerusakan dan skala pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia menegaskan bahwa proyeksi tersebut belum bersifat final. Namun, nilai tersebut cukup menunjukkan kompleksitas pemulihan yang harus ditangani lintas sektor dan lintas kementerian.

Aceh Jadi Wilayah dengan Kebutuhan Pemulihan Terbesar

Dari total proyeksi anggaran, Aceh tercatat sebagai daerah yang membutuhkan alokasi pemulihan paling besar. Tito menyebut kebutuhan anggaran di provinsi tersebut mencapai sekitar Rp 33,75 triliun.

Besarnya kebutuhan dana ini berkaitan dengan cakupan kerusakan di sektor infrastruktur publik dan fasilitas layanan dasar.

Sementara Sumatera Barat diproyeksikan membutuhkan Rp 13,5 triliun, disusul Sumatera Utara sekitar Rp 12 triliun.

“Masing-masing Rp 33,75 triliun untuk Aceh, Rp 13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp 12 triliun untuk Sumatera Utara,” ujarnya.

Ketiga provinsi itu akan menjadi prioritas utama pemerintah dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Perbaikan Infrastruktur Dasar Jadi Fokus Penggunaan Anggaran

Tito menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan diarahkan untuk perbaikan berbagai komponen vital yang menunjang pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

Di antaranya meliputi:

• kantor desa,
• sarana pendidikan,
• fasilitas kesehatan,
• jembatan dan infrastruktur penghubung.

“Dengan meliputi berbagai macam komponen termasuk masalah kantor desa, kemudian sekolah, kemudian fasilitas kesehatan, jembatan, dan lain-lain. Yaitu mungkin dikeroyok oleh seluruh K/L,” pungkasnya.

Ia menambahkan, pemulihan tidak akan dilakukan oleh satu kementerian saja. Program rekonstruksi akan dilaksanakan secara gotong royong oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait agar prosesnya lebih cepat dan efektif.