Resmikan Program “Jaga Desa” di Kalteng, Menkop Ferry dan JAM-Intel Reda Terima Gelar Kehormatan Adat Dayak

Palangka Raya, Kabariku – Kalimantan Tengah resmi menjadi provinsi pertama yang meluncurkan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) sekaligus memperkuat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Adhyaksa 2025.

Program ini menjadi tonggak penting kolaborasi antara Kejaksaan Agung, Kementerian Koperasi, serta pemerintah daerah dalam membangun ekonomi desa berbasis koperasi yang transparan dan berkeadilan.

Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kalimantan Tengah, Kejaksaan, Kemenkop, dan sejumlah kementerian terkait di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (25/9/2025).

Disambut Adat Dayak dan Dapat Gelar Kehormatan

Dalam kunjungan kerja ke Palangka Raya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono dan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani menerima penyambutan adat khas Dayak di VIP Room Isen Mulang, Bandara Tjilik Riwut. Mereka disambut langsung oleh Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.

Prosesi penyambutan dimulai dengan ritual tampung tawar sebagai simbol doa dan penghormatan, kemudian dilanjutkan dengan penganugerahan gelar kehormatan adat Dayak “Mantir Hai Panambahan” kepada Ferry dan Reda.

Gelar dibacakan oleh Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng Andrie Elia Embang, diikuti pemasangan atribut adat seperti baju sangkarut antang, mandau apang baludang bulau, lilis lamiang, dan luhing pantung tingang.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, keduanya mengucapkan janji adat dan menandatangani dokumen Janji Adat Dayak.

Gubernur Agustiar menyampaikan kebanggaannya atas penganugerahan gelar tersebut.

“Gelar ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga membawa tanggung jawab moral. Kami percaya yang menerima gelar ini adalah orang-orang yang berwibawa, bertanggung jawab, dan amanah untuk mengangkat harkat masyarakat Dayak dan Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Amanat Presiden Prabowo: Perkuat Ekonomi Desa

Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono menegaskan bahwa kunjungannya ke Bumi Tambun Bungai merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

“Program ini merupakan amanat Presiden untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran,” tegas Ferry.

Ia juga mengungkapkan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan koperasi. Kemenkop UKM, kata Ferry, akan menambahkan fitur baru dalam aplikasi “Jaga Desa” milik Kejaksaan Agung guna memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi risiko.

“Fitur tambahan ini akan menjadi alat penting dalam memitigasi potensi penyimpangan saat koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dijalankan,” tambahnya.

Ferry menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjangkau desa-desa tertinggal, khususnya di pedalaman Kalimantan Tengah, agar dapat merasakan manfaat nyata dari program koperasi tersebut.

Kejaksaan Tegaskan Pengawasan Ketat

Sementara itu, JAM-Intel Reda Manthovani menyoroti pentingnya sinergi lintas lembaga demi kelancaran dan keberhasilan program. Ia mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan koperasi jika tidak diawasi secara ketat.

“Koperasi Merah Putih sangat rawan disalahgunakan oleh oknum. Karena itu, kami memperkuat sistem pengawasan bersama Kementerian Koperasi agar program Asta Cita Presiden berjalan baik, lancar, dan sukses,” tegas Reda.

Acara peluncuran ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Forkopimda Kalteng, Staf Khusus Mendagri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan Hoiruddin Hasibuan, Dirjen Bina Pemerintahan Desa La Ode Ahmad P. Bolombo, Inspektur Jenderal Kemendesa Teguh, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, dan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.

Kunjungan kerja ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa, sekaligus memperkuat kolaborasi pusat dan daerah demi pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan Tengah.***