Garut, Kabariku- Pasca dilaporkannya salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut terkait dugaan menyebarkan informasi yang tidak sesuai sebenarnya (Hoax), Pelapor meminta pihak Kepolisian segera mengundang anggota DPRD tersebut.
Diketahui sebelumnya, seorang anggota DPRD Garut dilaporkan ke Polisi atas tudingan menyebarkan hoaks yang meresahkan warga. Anggota DPRD tersebut sempat mengatakan ada 14 pangkalan gas elpiji fiktif dari 17 pangkalan yang tersebar di Kecamatan Singajaya.
Bahkan dalam pernyataannya yang bersangkutan berspekulasi, pangkalan-pangkalan gas fiktif lainnya bisa saja terdapat di wilayah yang berbeda. Atas pernyataan anggota DPRD itu, Pemerhati Kebijakan Publik, Asep Muhidin Sh., membuat aduan ke Polres Garut.
Asep Muhidin mengatakan, Jangan berlindung pada hak imunitas seorang anggota DPRD yang dapat menimbulknn ‘abuse of power’, sehingga anggota DPRD dapat melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak etis.
“ini untuk membuktikan informsi yang disampaikan anggota DPRD tersebut, terkait adanya temuan 14 pangkalan LPG yang dikategorikannya Fiktif dapat terungkap,” ujar Asep Muhidin dalam keterangannya diterima Minggu (18/6/2023).
Asep Muhidin menyebut, Gedung DPRD yang fungsinya untuk menyuarakan aspirasi rakyat sebagai majikan wakil DPRD secara konstitusi menjadi bagian tempat memproduksi informasi Hoak.
Secara yuridis, Asep Muhidin yang berprovisi Advikat ini menuturkan, anggota DPRD memiliki kekebalan (imunitas) berdasarkan Pasal 372 huruf f jo Pasal 338 UU No. 17 tahun 2014 (UU. MD3). Serta diatur pula dalam pasal 176 UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Secara yuridis, anggota DPRD tidak bisa dituntut dimuka pengadilan. Akan tetapi bila terlapor (anggota DPRD) tersebut tidak memberikan klarifikasi, terbukti dia hanya asal cuap tanpa bukti yang falid atas apa yang disampakannya terkait dugaan 14 pangkalan LPG Fiktif,” terangnya.
Menurutnya, anggota DPRD (terlapor) bisa saja disebut seorang pecundang, karena tidak berani membuka kebenaran dari apa yang dia sampaikan.
“Kecuali dia (terlapor) betul memahami sebagai wakil rakyat harus berani mempertanggungjawabkan ucapannya, bukan berlindung dibawah imunitas,” tukasnya.
Lebih jauh Asep menjelaskan, Polisi pasti paham hukum, anggota DPRD tersebut hanya akan diminta klarifikasi atau penjelasan serta bukti yang dikategorikan fiktif, bukan berarti mengajukan kemuka persidangan.
“Pantas pada mau menjadi anggota DPRD, karena bisa asal bicara yang penting dalam rapat DPRD, maupun saat menerima aspirasi rakyat. Fungsi Badan Kehormatan (BK) pun mana mungkin berani, toh sesama anggota DPRD,” jelasnya.
Asep Muhidin menegaskan, bahwa asas ‘equality before the law’ atau adanya persamaan kedudukan setiap warga negara dihadapan hukum.
“Jadi terlapor, sebagai anggota DPRD dari Fraksi Gerindra itu dapat memberikan penjelasan kepada Polres Garut bukan bersembunyi dibalik hak imunitas, tunjukan dialektika, wawasan dan keimuan sebagai yang terhormat,” tegasnya.
Dengan sikap kooperatif akan membuka tabir terkait pangkalan fiktip, pihaknya pun merasa wajib mengawal penanganan di Polres.
“Kalau tidak berani jangan-jangan yang fiktif itu ada keterkaitan dengan anggota dewan atau sesama anggota dewan makanya tidak berani melaporkan serta membukanya kepada publik,” ucapnya.
Sekal lagi Asep menandaskan, Kalau memang sembunyi dibalik pembenaran hak imunitas (secara hukum benar), pihaknya menghimbau warga Garut untuk tidak memilih wakil rakyat yang akan datang dan duduk di DPRD Garut yang hanya mampu memproduksi hoax, mengurus proyek, bukan untuk mewakili rakyat.***
Red/K.101
Discussion about this post