Pemerhati Kebijakan Pertanyakan Penyertaan Modal Pemda Garut kepada PT. BPR Intan Jabar

Garut, Kabariku- Penyertaan saham atau modal Pemda Garut kepada PT. BPR Intan Jabar (BIJ) Kabupaten Garut yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus hati-hati. Pasalnya penyertaan modal ini bisa menjadi masalah baru.

Demikian disampaikan masyarakat pemerhati kebijakan, Asep Muhdin, SH., dalam keterangannya menjelaskan, Kejati Jabar melalui ASPIDSUS menyebutkan hasil penyelidikan tim Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap PT. BPR Intan Jabar (BIJ) Kabupaten Garut, ditemukan penyaluran kredit fiktif dan kredit topengan di beberapa cabang PT. BPR Intan Jabar Kabupaten Garut.

“Hal itu menimbulkan potensi kerugian Rp. 10 Miliar sejak tahun 2018-2021. Nah ketika Bank tersebut sedang sakit, obatnya adalah segera basmi penyakitnya bukan ditambah penyakit baru,” kata Asep Muhidin. Rabu (12/4/2023).

“Dalam penyertaan modal saat ini oleh Pemkab Garut tidak hanya mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), melainkan harus taat kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Permendagri 52/12),” lanjutnya.

Pasal 1 angka 3 Permendagri 52/2012 tersebut menyebutkan; Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu”.

Lalu pada Pasal 1 angka 5 dan anga 6 nya memberikan penjelasan apa yang dimaksud investasi langsung dan penyertaan modal.

Terutama Pasal 14 huruf a Permendagri 52/2012 mengatur kondisi seperti apa investasi Pemkab bisa dilakukan, yakni Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurutnya, surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi bila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Nah tinggal kita lihat bagaimana postur APBD Garut.

“Makanya pejabat Pemkab Garut jangan main petak umpet dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran,” tukasnya.

Asep meminta Pemkab Garut membuka kepada publik mengenai Surat Permohonan Usulan Penyertaan Modal dari Direksi PT. BPR Intan Jabar (BIJ), Pertimbangan Komisaris/Badan Pengawas, Studi Kelayakan, Rencana Bisnis (Business Plan), Proposal dari BIJ, Hasil Analisis Penasehat Investasi Daerah, Surat Perjanjian Investasi antara Pemerintah Daerah dengan BIJ.

“Jangan sampai dalih menyelamatkan nasabah, padahal menyelamatkan tikus putih di BIJ yang saat ini sedang ditangani Kejati Jabar,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Asep Muhidin selaku masyarakat pemerhati kebijakan akan menindaklanjuti ke Kejati Jabar, sudah sejauh mana proses penanganan perkara dugaan korupsi di PT. BPR Intan Jabar (BIJ) Garut, karena sejak Januari 2023 telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor: PRINT-33/M.2/FD.1/01/2023.

“Karena seharusnya berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PERJA-039/A/JA/10/2010 yang telah diubah sebagian oleh PER-017/A/JA/07/2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus harus sudah ditetapkan dan ditahan tersangkanya,” ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, Pasal 23 ayat (1) PERJA-039/A/JA/10/2010 menyebutkan “Surat perintah penyidikan pertama wajib telah menyebutkan identitas tersangka, apabila tersangkanya adalah korporasi”, jadi tersangkanya itu kan sudah jelas ada identitasnya, apalagi secara khusus SOP penyidikan di Kejaksaan Tinggi terdapat bada BUKU 3 PERJA-039/A/JA/10/2010 mulai dari BAB XX bagian 50 Pasal 263 sampai dengan Pasal 292”.

“Intinya saya hanya mengingatkan jangan sampai penyertaan modal atau saham baru kepada PT. BIJ Garut melanggar aturan dan menimbulkan masalah hukum baru. Apalagi pada Pasal 333 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan, Penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD,” tandasnya.***

Red/K.101