Jakarta, Kabariku- Akar Desa Indonesia menggelar acara Dialog Desa mengangkat tema “Penambahan masa periodisasi Kepala Desa, kepentingan siapa?”, bertempat di Jakarta Senin (23/1/2023) lalu.
Pada diskusi yang digelar hampir kurang lebih 3 jam dimulai dengan dentuman lagu Iwan Fals berjudul ‘Desa’ dan ‘Indonesia Raya’ menghadirkan beberapa pakar, akademisi, aktivis, Mahasiswa dan kepala desa.
Hadir dalam kegiatan tersebut Drs. Andang Subaharianto, M.Hum., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi; Jan Prince Permata, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI; M. Ageng Dendy Setiawan, Sekjend DPP GMNI; Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok; dan dua penanggap dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Ikhwan Nugraha Budjang dan Farel Yafi W Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara.
Pembukaan sambutan Ketua Umum Akar Desa Indonesia Rifqi Nuril Huda mengaku kaget dengan tiba-tiba Kepala Desa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi
“Memang dalam negara kita menyampaikan aspirasi tidak dilarang, tapi perlu kita tahu bersama dulu apa penyebab dan urgensi apa hingga tuntutan kepala desa ingin merevisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang perihal pasal masa jabatan kepala desa dari 6 tahun memjadi 9 tahun,” kata Rifqi.
Hal itu yang mendasari Akar Desa melaksanakan Dialog Desa lantaran mendapat desakan dari berbagai element untuk membuat diskusi terbuka sebagai representasi organisasi pemuda desa di seluruh Indonesia.
Narasumber Drs. Andang Subaharianto, M.Hum., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menegaskan, bahwa dalam demokrasi apabila ada gesekan baik itu dalam proses hingga pasca pelaksaannya itu hal biasa, penambahan masa jabatan bukan hal yang dibutuhkan untuk saat ini.
“Justru yang harus dikuatkan pendidikam politik masyarakat desa atau pemimpin di desa bagaimana dewasa secara demokarasi dalam bentuk Pemilihan Kepala Desa,” ujar Andang.
Sementara Junaedhi Mulyono, Kepala Desa Ponggok) dalam kesempatan menjelaskan, dalam hal menyampaikan pendapat di negara ini sangat diperbolehkan.
“Memang menjadi Kepala Desa ini gak semudah yang dibayangkan, gesekan-gesekan antara tetangga sangat kencang, tapi dalam setiap usulan tentu ada pro dan kontra,” katanya.
Lanjutnya, sebagai Kepala Desa terpilih 3 periode dan ini periode terakhirnya, Junaedhi meyakini apabila Kepala Desa punya visi yang jelas pasti akan dicintai masyarakat.
“Dan kalaupun perlu minimal dalam syarat menjadi kepala desa minimal strata satu atau sarjana dan di ponggok program satu ruma satu sarjana terus berjalan,” ujarnya.
Jan Prince Permata, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI dalam diskusi malam itu menegaskan,pihaknya tidak posisi pro atau kontra tapi kualitas dan pengerjaan potensi desa ini harus benar-benar yang difikirkan.
“Saya setuju dengan pak rektor harusnya pendidikan politik menjadi upaya yang harus dilakukan sejak dari desa,” kata Jan.
M. Ageng Dendy Setiawan, Sekjend DPP GMNI sebelum hadir diskusi menjadi buah bibir karena orang pertama yang menolak perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.
“Saya tetap dalam posisi menolak, apabila perpanjangan masa jabatan 9 tahun di realisasikan tentu ini akan memunculkan raja-raja kecil hingga oligarki maupun dinasti di tingkat kepala desa dan belum sesuai urgensi dalam penambahan masa jabatan,” tegas Ageng Dendy.
Senada dengan para penanggap ada dari BEM Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara sama menolak penambahan masa jabatan.
“DPR dan Istana sangat mesra mendukung penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, harusnya benahi dulu pembangunan desa baik secara infrastruktur dan Sumber Daya Manusia, lihat di Indonesia timur yang kebetulan saya ini dari Sulawesi Tengah,” tutur Ichwan Nugraha Budjang.
“Kajian kami jelas, kami tidak menemukan urgensi apa hingga harus penambahan masa jabatan, apabila ini di sahkan maka sampai bertemu di jalanan kembali untuk memperjuangkam hak masyarakat,” Farel Yafi dari BEM Nusantara menambahkan.
Diskusi yang dihadiri hampir 400 participant itu juga saling adu argumentasi dari beberapa peserta seperti dari Eko Pratama Partai Mahasiswa Indonesia dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa Rudi Latif
Dalam penutup acara Ketua Umum Akar Desa Indonesia Rifqi yang juga turun di desa melalui karang taruna di Banyuwangi ini menegaskan, sebagai organisasi yang mengedepankan Desa Kuat Indonesia Berdaulat dengan Semangat dari Pemuda Desa untuk Indonesia jelas menolak wacana 9 tahun penambahan masa jabatan Kepala Desa.
Dia meyakini apabila kepala desa itu bagus dalam memimpin dan berpolitik di desa masyarakat desa itu tidak tutup mata.
“Kami akan terus bergerak di setiap sudut-sudut desa, sudut-sudut kampus dan di seluruh Indonesia untuk menggalang petisi menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun” tutupnya.***
Red/K.104
BACA juga Berita menarik Seputar Pemilu KLIK disini
Discussion about this post