JAKARTA, Kabariku- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendampingi Lembaga National Single Window (LNSW) dalam mewujudkan tata kelola ekspor-impor yang transparan, proses bisnis yang sederhana, serta layanan yang terintegrasi.
Pendampingan ini sebagai upaya untuk memimalisasi titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan ekspor-impor di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan KPK, Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., dalam Talkshow Neraca Komoditas bertajuk “Sinergi Wujudkan Indonesia Maju 2045” yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Senin 30 Mei 2022.
“Lembaga National Single Window merupakan derivasi dari kebijakan pemerintah menarik investor dan menggenjot pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui kegiatan ekspor-impor yang transparan dan proses bisnis yang sederhana serta layanan terintegrasi,” kata Ghufron dikutip Selasa (31/5/2022).
Menurutnya, permasalahan dalam tata niaga ekspor-impor yang tidak transparan dalam memberikan izin, rentan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga suap-menyuap yang akan merugikan pelaku usaha.
“Butuh transparansi dalam pemberian izin ekspor-impor untuk memberikan kepastian, baik kepada produsen, pelaku perdagangan maupun negara,” ujar Ghufron.
Ghufron menerangkan bahwa proses bisnis perizinan ekspor-impor masih dilakukan secara terkotak-kotak, terpisah, dan tersebar di masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Sehingga data komoditas tidak clear dan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi.
“Catatan KPK 2013 ada suap impor daging, lalu 2016 ada di sektor gula supaya dapat impor. Lalu 2017 mengubah regulasi di sektor kesehatan dan peternakan, itu melibatkan suap didalamnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, KPK bersama Kementerian Perekonomian, LSNW, serta Kementerian/Lembaga terkait tengah berupaya melakukan perbaikan tata kelola ekspor-impor di Indonesia.
Upaya itu diwujudkan dengan membangun sistem nasional data dan informasi ekspor-impor yang disebut Sistem Nasional Neraca Komoditas. Sehingga, sistem tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan ekspor-impor. Hingga tidak ada lagi celah bagi pejabat pemerintah maupun pihak swasta untuk melakukan korupsi
Adanya Neraca Komoditas, menurut Ghufron, memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai dasar penerbitan persetujuan impor ataupun persetujuan ekspor, sebagai acuan data produksi dan konsumsi nasional, serta sebagai acuan untuk pengembangan industri nasional.
“Neraca Komoditas ini harapannya memberikan kepastian. Sehingga diketahui berapa kebutuhan masyarakat Indonesia atas komoditas tertentu, dan berapa tingkat produksi lokal. Sehingga pelaksanaan impor jelas alasannya. Jangan sampai impor dilakukan saat panen raya berlangsung,” ujar Ghufron.
Lebih lanjut, sampai awal 2022, melalui pengawalan KPK, telah terbit Perpres Neraca Komoditas. Di dalamnya terdapat kesepakatan elemen data ekspor-impor untuk 4 komoditas yaitu beras, gula, daging dan garam.
“Satu hal yang masih perlu terus dikawal berdasarkan laporan Stranas PK periode lalu adalah implementasi sistem di Kementerian/Lembaga lain yang belum siap. Kemudian dokumen protokol penyampaian dan pertukaran data serta skema insentif dan disinsentif,” ujar Ghufron.
Hadir juga dalam kegiatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D; serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Dr. Pahala Nainggolan, Ak; Kepala LNSW Agus Rofiudin, S.Kom., M.M; Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ir. Dody Widodo, M.Si; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. SE., ME; dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kadin Indonesia, Dr. Suryadi Sasmita.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, data neraca komoditas akan menjadi referensi tunggal pemerintah dalam memberikan izin ekspor dan impor kepada para pelaku usaha.
“Tak perlu lagi ada rekomendasi teknis dari kementerian/lembaga terkait proses ekspor, dan ini lebih sederhana mencegah terjadinya abuse yang berpotensi menciptakan pelanggaran dan korupsi,” kata Sri Mulyani.
Dengan demikian, Sri menjelaskan, informasi ekspor-impor yang tersedia di berbagai kementerian/lembaga akan terintegrasi. Sehingga pelaku usaha juga bisa lebih akurat, tepat waktu, dan efisien dalam merencanakan kegiatan usahanya mulai dari pengajuan izin hingga perencanaan impor maupun ekspor dan mendapat kepastian dari sisi administrasi.
“Pelaku usaha bisa memonitoring progress sehingga transparansi dan efisiensi bisa meningkat. Ini akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi untuk dunia usaha,” ujar Sri.
Kegiatan Talkshow Neraca Komoditas merupakan bagian dari rangkaian LSNW Festival 2022 dari 30 Mei sampai 3 Juni 2022. LNSW Festival 2022 yang diselenggarakan oleh LNSW Kementerian Keuangan ini menggelar olimpiade single window, reels contest, talkshow, hingga coaching clinic. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam melakukan ekspor-impor di Indonesia.***
Red/K.101
Discussion about this post