Garut, Kabariku– Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Garut, dengan acara pokok Kata Akhir Fraksi dan Keputusan DPRD, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jum’at (21/10/2022).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dipimpinan Wakil Ketua DPRD, Enan. DPRD Garut bersama Pemerintah Daerah mengesahkan 11 dari 12 Raperda, dimana terdapat salah satu Raperda yang belum disahkan yaitu terkait dengan permasalahan intoleransi yang masih dalam tahap pembahasan.
“Kita konsultasikan lebih dalam terhadap semua masukan-masukan dari masyarakat termasuk dari jajaran Pemerintah Daerah,” kata Buapati Rudy.
Bupati mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan konsultasi terhadap pemerintah pusat, terkait raperda yang membahas tentang permasalahan intoleransi ini. Menurutnya, raperda ini harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
“Meskipun demikian semangat kita untuk membuat raperda tersebut sangatlah memberikan keyakinan bahwa kita ingin keadaan di Kabupaten Garut dalam kondisi yang ‘tata tengtrem kerta raharja’,” ucapnya.
Pada kesempatan lain, Terkait pengesahan Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Wakil Ketua DPRD, Enan menyebut kado terindah karena bertepatan dengan Hari Santri Nasional, 22 Oktober.
“Ini bukti nyata bahwa DPRD telah merampungkan dan men-sah-kan Perda kepesantrenan, sebagai kado di Hari Santri Nasional,” ucap Enan. Sabtu (22/10/2022).
Kata Enan, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Garut ini menuturkan, Perdaini diharapkan agar peran dan fungsi pesantren terwujud dalam keseharian.
“Kami persembahkan untuk warga Garut supaya peran dan fungsi dari pesantren benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan keseharian,” ujarnya.
Enan menjelaskan, bahwa Perda tentang pesantren merupakan turunan Perda Kepesantrenan yang di-sah-kan DPRD Provinsi.
“Nantinya secara otomatis akan menambah anggaran yang harus dikeluarkan eksekutif, Bupati dan Dinas terkait. Selamat Hari Santri Nasional, Santri Berdaya Menjaga Martabat Kemanusiaan,” tutupnya.
Berikut 11 Raperda yang disahkan DPRD Kabupaten Garut :
- Raperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
- Raperda Tentang Pelestarian dan Pengembangan Domba Garut
- Raperda Tentang Pedoman Penamaan Jalan dan Sarana Umum
- Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung
- Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
- Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Raperda Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penanaman Modal
- Raperda Tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- Raperda Tentang Perizinan Sektor Kesehatan.***
Red/K.101
