KABARIKU – Pemberdayaan media massa lokal dibutuhkan sebagai salah satu pilar pengawasan dalam program penanganan covid-19. KPK menyadari, partisipasi media massa di daerah penting. Tidak saja dalam kerangka pengawasan, tetapi juga bisa menjadi sarana keterbukaan informasi mengenai penanganan pemerintah daerah di masa pandemi ini.
Satgas Kordinator Pencegahan KPK Wilayah III Asep Rahmat Suwanda menyampaikan ini saat melakukan serangkaian telekonferensi bersama Plt Jubir Pencegahan KPK, jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Provinsi Banten akhir pekan lalu (15/5).
“Kami mengajak media daerah berpartisipasi aktif karena beberapa Pemda sudah melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik, tapi menjadi kurang optimal karena tak ada komunikasi yang transparan kepada publik,” jelasnya.
Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati menambahkan, publikasi perlu dilakukan agar tercipta keterbukaan informasi, sehingga bisa dihindari misalnya, kekacauan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Dalam surat KPK Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020, perihal penerimaan sumbangan /hibah dari masyarakat oleh lembaga pemerintah, salah satunya menjelaskan tentang segala bentuk penerimaan sumbangan / hibah harus diadministrasikan dengan baik dan dipublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya.
Publikasi bisa melalui website resmi lembaga atau media lokal setempat. “Disinilah peran humas pemda dan media lokal untuk ikut menggaungkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.”
KPK mendorong Pemda dan media lokal untuk selalu memberikan informasi terkini terkait penanganan program yang terkait dengan Covid-19 terutama penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Website Pemda harus diaktifkan sebagai media publikasi agenda Pemda sehingga masyarakat bisa memanfaatkan informasi ini untuk cross check terkait pemberitaan media lokal.
Penggunaan media sosial seperti twitter dan facebook juga bisa menjadi alternatif, namun lanjut Ipi, Pemda sebaiknya memaksimalkan penggunaan website resmi. (kpk.go.id)
