KABARIKU – Sebagai bagian dari upaya penyelamatan uang negara, Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetor uang sebesar Rp977 juta dari perkara suap proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan yang menjerat mantan Wali Kota Pasuruan Setiyono.
Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Setiyono terbukti bersalah menerima suap terkait proyek Pusat Layanan Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT-KUKM).
Pengadilan memutus Setiyono dihukum 3 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu, Setiyono juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp727 juta paling lambat sebulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Jaksa Eksekusi telah melaksanakan pembayaran uang denda sejumlah Rp250.000.000 dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp727.000.000 ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dari penanganan perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Setiyono berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3781 K/Pid.Sus/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).
Ali menyatakan sumber uang denda dan pengganti tersebut ditransfer dari hasil pembukaan blokir rekening di Bank Jatim milik Setiyono dan kemudian disetorkan ke rekening bendahara penerimaan KPK di Biro Keuangan KPK.
Pembayaran uang denda dan uang pengganti dilakukan setelah adanya persetujuan pembukaan blokir dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
“Penyetoran dengan total Rp977.000.000 tersebut ke kas negara sebagai bagian dari penyelamatan keuangan negara,” kata Ali. (Has)
