Jakarta, Kabariku– Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., mengatakan pemerintah terus menyelidiki aksi pembobolan data pemerintah yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka.
Informasi terbaru tersebut merupakan hasil rapat koordinasi Mahfud bersama Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BSSN Hinsa Siburian dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate di Kantor Kemenko Polhukam, pada Rabu (14/9/2022) pagi.
“Dari hasil kesimpulan, Bjorka itu tidak punya kemampuan membobol yang sungguh-sungguh. Hanya ingin memberitahu kepada kita, bahwa kita harus hati-hati,” jelas Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, dikutip Kamis (15/9/2022).
Mahfud menyebut, motif peretasan juga beragam mulai dari ekonomi hingga politik. Kendati demikian pihaknya belum menjelaskan secara gamblang motif tersebut.
“Data yang dibobol Bjorka bersifat umum dan tidak bersifat rahasia negara. Karena itu, kami harap publik untuk bersikap tenang menghadapi aksi Bjorka ini,” ujarnya.
Meski demikian, Mahfud menyampaikan BIN dan Polri belum bisa mengumumkan identitas Bjorka ke publik.
“Kita terus menyelidiki karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan,” ujarnya.
Bahkan, Mahfud menyampaikan pemerintah telah mengetahui posisi Bjorka.
“Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua,” terang dia.
Selain itu, Mahfud menyebut bahwa serangan siber yang dilancarkan Bjorka motif “gado-gado”, maksudnya adalah adanya motif politik hingga ekonomi. Menurutnya, motif yang dilancarkan Bjorka tak terlalu membahayakan.
“Motifnya kan ternyata juga gado-gado. Ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli dan sebagainya,” ungkap dia.
“Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan,” sambungnya.
Selain itu, Mahfud menjelaskan pemerintah telah membentuk Satgas agar peristiwa serupa tidak terulang, dengan membangun sistem yang lebih baik.
“Dalam sebulan kedepan, akan ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di DPR tingkat I, berarti tingkat II Paripurna, tidak akan ada pembahasan substansi,” jelasnya.
Menurut Mahfud, UU tersebut mengamanatkan agar terdapat satu tim yang bekerja untuk keamanan siber.
Pada kesempatan lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, SE., mengingatkan bahwa serangan siber juga dialami Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat.
Karena itu, ia meminta PSE privat untuk memastikan keamanan data masyarakat dengan menjaga sistem sebaik mungkin.
“Memastikan teknologi terus ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem manajemen terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli,” tutur Johnny G Plate.
Johnny juga mengimbau PSE privat untuk berkomunikasi dengan pemerintah apabila menemukan dugaan-dugaan serangan siber. Ia berharap komunikasi tersebut dapat memberi masukan ke PSE privat dalam menjaga sistem elektronik.
Sebelumnya, peretas Bjorka mengklaim telah membobol data pemerintah termasuk milik Presiden RI Jokowi. Akun Bjorka juga menyebar data pribadi sejumlah tokoh seperti Ketua DPR Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan tokoh lainnya.
Peretasan juga menyasar sejumlah instansi dengan aksi hacker yang menggunakan identitas Bjorka di dunia maya.
Hingga kini hacker Bjorka diduga telah meretas data pelanggan Indihome, data registrasi SIM Card, data KPU RI, dan sejumlah dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN).***
Red/K.101
