KABARIKU – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah terbit.
Presiden Joko Widodo berharap, dengan terbitnya PP PSBB, tak ada pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan sendiri dalam menangani Covid-19. Ia menyebut, semua harus terkoordinasi.
Presiden pun telah menetapkan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018.
“Para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan daerah harus sesuai peraturan berada dalam koridor UU, PP serta Keppres tersebut,” ucap Jokowi dalam siaran pers, Selasa (31/3/2020).
Dengan penetapan PSBB, maka tidak ada istilah lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan daerah.
“Sesuai UU, PSBB itu ditetapkan Menkes yang berkoordinasi dengan kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19,” kata Jokowi.
Presiden berharap, semua daerah mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aturan yang sama.
“Semua harus memiliki aturan sama yaitu UU PP dan Kepres yang baru saya sampaikan,” ungkap Jokowi. (Has)
