Jakarta, Kabariku – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) atau Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, proyek strategis tersebut tidak menghadapi kendala berarti dan tetap menjadi tanggung jawab negara.
“Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
KCIC Harus Dihormati Sebagai Kontrak Bilateral
Menanggapi hal itu, Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo.
Hasanuddin menilai sikap tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kehormatan dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional.
“KCIC adalah kontrak kerja sama bilateral antara Indonesia dan Cina dengan skema business to business (B to B) yang harus dihormati, karena menyangkut reputasi Indonesia dalam investasi global,” jelas Hasanuddin, Selasa (4/11/2025).
Hasanuddin menegaskan, sebagai Kepala Negara dan pemerintahan, wajar jika Presiden Prabowo menunjukkan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban negara.
Hasanuddin menyebut, langkah itu sebagai bentuk komitmen menjaga kepercayaan mitra internasional terhadap Indonesia.
Dukung KPK Terus Telusuri Dugaan Penyimpangan
Meski demikian, Hasanuddin menekankan bahwa tanggung jawab Presiden dalam pelunasan utang proyek KCIC harus dibedakan dari persoalan dugaan penyimpangan atau mark-up dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Kalau ada dugaan kecurangan dalam realisasinya, maka penegakan hukum harus terus berjalan. Itu menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam pelaksanaan, perencanaan, pembangunan, dan pengawasan,” ujarnya.
Hasanuddin juga menyebut, proyek KCIC berada di bawah Kementerian Perhubungan saat dipimpin Budi Karya Sumadi, sehingga segala aspek pengawasan dan pelaksanaan proyek menjadi bagian dari tanggung jawab kementerian terkait.
“KPK harus tetap bekerja melakukan penyelidikan secara tuntas. Penegakan hukum ini tidak terkait langsung dengan tanggung jawab Presiden sebagaimana disampaikan beliau,” tegas Hasanuddin.
Komitmen Integritas dan Kepercayaan Dunia Usaha
SIAGA 98, lanjut Hasanuddin, memberikan dukungan penuh terhadap sikap Presiden Prabowo yang mengutamakan integritas dan penghormatan terhadap kontrak kerja sama internasional (bilateral).
SIAGA 98 berharap prinsip ini terus menjadi pedoman agar Indonesia tetap dipercaya dunia usaha internasional.
“Kami mendukung sikap Presiden Prabowo untuk menjaga integritas dan menghormati kontrak kerja sama internasional. Namun, kami juga berharap KPK tidak ragu melakukan penindakan korupsi bila ada pelanggaran dalam proyek ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Proyek Whoosh awalnya diperkirakan menelan biaya US$ 6,02 miliar. Dalam perjalanannya terjadi cost overrun atau pembengkakan menjadi US$ 7,22 miliar.
Dari total biaya tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank atau senilai US$ 5,415 miliar.
Dengan bunga tahunan utang pokok 2 persen dan bunga untuk cost overrun 3,4 persen per tahun, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus membayar US$ 120,9 juta per tahun untuk bunganya.***
Discussion about this post