Protes Kenaikan PBB 250 Persen, Warga Pati Kibarkan Bendera One Piece dan Galang Logistik Aksi

Pati, Kabariku – Aksi protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, terus meluas. Salah satu bentuk protes unik dilakukan warga dengan mengibarkan bendera One Piece di dekat Alun-alun Pati, tepatnya pada Minggu, 3 Agustus 2025.

Bendera hitam bergambar tengkorak Jolly Roger—ikon kelompok bajak laut dalam serial anime One Piece—dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih. Meski bendera merah putih tetap berada di posisi teratas, aksi simbolik itu menarik perhatian publik dan membuat Kabupaten Pati masuk dalam daftar trending Google Indonesia pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Koordinator lapangan aksi, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan sekadar guyonan. Bagi mereka, simbol bajak laut itu merepresentasikan bentuk perlawanan dan keprihatinan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan.

“Agustus biasanya menjadi bulan perayaan kemerdekaan. Tapi kami justru merasa hidup makin sulit. Ini bentuk keprihatinan kami terhadap keputusan pemerintah daerah,” ujar Teguh.

Protes itu juga disertai aksi penggalangan donasi sebagai persiapan demonstrasi besar yang direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati. Warga yang tergabung dalam gerakan “Masyarakat Pati Bersatu” menggalang logistik sejak 1 Agustus dan akan berakhir pada 12 Agustus. Menariknya, mereka tidak mengumpulkan uang, melainkan bantuan berupa air minum, mie instan, rokok, beras, dan bahan pangan lainnya.

Ahmad Husein, koordinator penggalangan donasi, mengatakan bahwa bentuk sumbangan ini menunjukkan keseriusan warga dalam menyuarakan penolakan mereka.

“Kami ingin aksi ini murni dari rakyat, tanpa ditunggangi kepentingan politik mana pun. Warga benar-benar keberatan dengan lonjakan pajak yang mencapai 250 persen,” tegasnya.

Ia juga mengkritik sikap sebagian camat dan kepala desa yang mendukung kebijakan kenaikan PBB-P2 serta menolak aksi unjuk rasa. Namun demikian, menurut Ahmad, kini suasana mulai kondusif tanpa adanya intimidasi dari aparat.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan PBB-P2 dilakukan demi percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan. Ia menyebut, PBB-P2 Pati selama ini tergolong rendah, hanya sekitar Rp 29 miliar per tahun, dan sudah 14 tahun tidak mengalami kenaikan.

“Kami siap menghadapi siapapun yang ingin menyuarakan pendapatnya. Silakan jika ingin aksi, meskipun jumlahnya puluhan ribu, kami tidak gentar,” ujar Bupati Sudewo.

Kini, sorotan tertuju pada aksi damai warga Pati yang mengusung simbol-simbol budaya pop sebagai media protes kreatif. Apakah aspirasi mereka akan didengar atau justru berujung pada kebuntuan? Jawabannya mungkin akan terungkap pada 13 Agustus nanti.***