Kritisi Subsidi BBM, Andi arief: Argumen Pemerintah Bohong, itu Fiksi!

Jakarta, Kabariku– Pemerintah secara resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (3/9/2022) siang.

Ditengah lonjakan harga global, pemerintah mengaku telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 pun disebutkan meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Terkait keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM dengan alasan agar lebih tepat sasaran untuk penyesuaian, ditanggapi Andi Arief, S.IP., melalui video yang diunggah akun Twitter @Andiarief.

“Hari ini pemerintah Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi, bahasa lainnya dikemas dengan mengalihkan subsidi,” kata @Andiarief. Sabtu (3/9/2022).

Politikus Partai Demokrat ini berpendapat, pengalihan subsidi BBM ini cara halus dari cara lain untuk mengambil modal APBN dari rakyat.

“Kalau kita tidak bisa memberi pada rakyat, seharusnya kita tidak boleh mengambil apa yang sudah dia dapat,” ujarnya.

Menurutnya, kalau pun terpaksa dilakukan, pemerintah harus memberikan alasan yang jelas yang tidak menimbulkan kecurigaan rakyat bahwa ini bukan untuk kesejahteraan rakyat.

“Rakyat curiga ini bukan untuk kesejahteraan rakyat, rakyat curiga ini demi membangun proyek-proyek mercusuar Ibu Kota Negara dan lain sebagainya. Argumentasi subsidi BBM dialihkan karena dinikmati orang kaya, itu argumentasi bohong, fiksi itu!” cetusnya.

Karena, kata Andi Arief, masyarakat sudah terbelah (masayarakat mempu, kurang mampu, masyarakat miskin, mendekati miskin, dan sangat miskin).

“Hidupnya yang bergantung pada tetesan hidup orang kaya itu, orang sangat mampu kalau bahasa Sri Mulyani. Jadi itu ilmu bohong, kalau berdampak pada orang mampu,” ujarnya.

Lanjut Andi Arief, Pada akhirnya hukum sistem produksi, dengan menaikan ongkos produksi dan menaikan harga di pasar.

“Saya kira pemerintah sudah melewati bahas ‘cross the line’ yaa kita ga tau nih apa yang akan jadi respon rakyat. Kalau Partai Demokrat sudah menolak ini semua,” tandasnya.***

Red/K.000

BACA juga berita menarik lainnya KLIK disini