Tenaga Ahli DPR RI Asal Tasikmalaya Terjaring OTT di Lampung Timur

Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro, menunjukkan sejumlah barang bukti yang diamankan dari tangan CAN, tenaga ahli DPR RI, Jumat (2/8/2019).

Advertisement. Scroll to continue reading.

KABARIKU – CAN, diduga sebagai tenaga ahli di DPR RI, ditangkap jajaran Polres Lampung Timur dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar. Dari tangan laki-laki asal Tasikmalaya, Jawa Barat tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp 5 juta, ID card, dan sebuah handphone.

Di ID card yang diamankan, CAN tertulis sebagai Tenaga Ahli dari anggota DPR RI bernomor A-50.

Klik juga: Rumah Susi Pujiastuti di Pangandaran Dilempari Batu, Polisi Amankan Seorang Pemuda

“OTT terhadap pelaku terkait bantuan hibah traktor Rotary atau traktor bajak dari Kementerian Pertanian untuk sejumlah gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Lampung Timur. Bantuan ini dianggarkan melalui APBN tahun 2017 lalu. Merk tarktornya di antaranya Yanmar, New Holand dan Kubota. Harganya antara Rp400 juta hingga Rp700 juta untuk satu unit,” kata Kapolres Lampung Timur, AKBP Taufan Dirgantoro, dalam jumpa pers di Mapolres Lampung Timur, Jumat (2/8/2019).

CAN diduga meminta imbalan sebesar Rp 70 juta hingga Rp 100 juta dari setiap Gapoktan yang mendapatkan bantuan traktor. Nilai imbalan bervariasi, tergantung dari merk traktor yang diterima Gapoktan.

“Diduga pelaku telah meraup imbalan sebesar Rp 215 juta. Uang sebesar itu diterima dari sedikitnya lima Gapoktan,” ungkap Kapolres.

Klik juga: Ziarah ke Makam Istri Tokoh PDIP di Tapanuli, Jokowi Sempat Tanya Gelar Batak untuk Dirinya

Penangkapan terhadap CAN dilakukan ketika yang bersangkutan mendatangi Gapoktan di wilayah Kecamatan Batangharinuban, Senin (29/7/2019) lalu. Dari Gapoktan tersebut CAN meminta imbalan Rp 5 juta.

“Saat itulah pelaku kami tangkap,” tutur Taufan.

Atas perbuatannya, CAN dijerat dengan Pasal 12 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun.

Ditegaskan Taufan, pihaknya kini terus mengembangkan kasus tersebut sebab kemungkinan ada tersangka lain. (Ref)