Jet Pribadi KPU Bikin Heboh, DPR:’Kami Akan Panggil dan Minta Penjelasan’

Jakarta, Kabariku – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menegaskan pihaknya akan memanggil Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta penjelasan terkait dugaan penggunaan jet pribadi di luar kepentingan tugas selama proses Pemilu 2024.

Langkah ini, kata Dede, merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemilu dan penggunaan anggaran negara. “Saat ini masih masa reses, setelah masuk masa sidang akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” ujar Dede, Kamis (23/10/2025).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Pernyataan ini disampaikan Dede Yusuf menanggapi sanksi teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua dan empat Komisioner KPU RI. Teguran itu menjadi sorotan publik dan memunculkan pertanyaan tentang etika penggunaan fasilitas oleh penyelenggara negara.

Dede yang juga politikus Partai Demokrat itu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan, fasilitas yang diberikan negara hanya boleh digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas resmi.

“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukkan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegas Dede.

Lebih lanjut, Komisi II DPR disebut akan mendalami sejauh mana penggunaan jet pribadi tersebut terkait dengan kegiatan kedinasan. Menurut Dede, pengawasan ini penting agar tidak ada celah penyalahgunaan fasilitas yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Fungsi pengawasan DPR bukan semata mencari kesalahan, tapi memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

DPR, kata Dede, tetap berkomitmen mendukung KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan profesional, namun setiap penggunaan anggaran publik tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Kita ingin ke depan, lembaga penyelenggara pemilu semakin kuat, semakin dipercaya, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.