Simson Simanjuntak Sarankan Presiden Jokowi Copot Pembantunya yang Diduga Terlibat Bisnis PCR

Kabariku- Aktivis ’98 Simson Simanjuntak meminta Presiden mengevaluasi dan mencopot pembantunya yang diduga Terlibat bisnis PCR.

Hari-hari belakangan ini dunia pemberitaan diramaikan dengan issue beredarnya beberapa nama menteri kabinet Jokowi diduga terlibat bisnis tes Covid-19 PCR.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tak tangung-tanggung, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang diduga terafiliasi dengan bisnis test Covid-19 baik PCR maupun Antigen.

Berkaitan dengan beredarnya issue adanya beberapa nama menteri yang terlibat bisnis PCR tersebut, Aktivis 98 Simson Simanjuntak mengatakan, ia sudah sejak lama menduganya.

Diakuinya, Sejak jauh hari sebenarnya ia sudah mencurigai ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain-main didalam hal ini.

“Mulai dari persoalan mahalnya harga test Covid-19 PCR dan kengototan pemerintah didalam menerapkan wajib test PCR pada seluruh penerbangan mengindikasikan ada muatan bisnis dibalik kebijakan wajib test PCR,”  papar Simson Simanjuntak yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Politik DPN Repdem. Rabu (03/11/2021).

“Masa kita sudah memasuki tahun kedua masa pandemi Covid-19 masih ngotot import alat test PCR, yang sebenarnya alat itu gampang dan bisa dibikin di dalam negri. Melihat kenyataan ini saja kita patut curiga, ada motif bisnis di balik persoalan wajib test  PCR yg diberlakukan selama ini,” tabah Simson.

Simon menyarankan Presiden tidak membiarkan issue tersebut berlarut-larut, sebab menurut dia dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

“Segera evaluasi pembantu-pembantu Presiden yang diduga terlibat dalam permainan bisnis PCR, dan bila perlu segera dicopot,” tegas Simson

“Kita semua berkepentingan agar di periode akhir masa jabatan Presiden Jokowidodo tidak dicemari oleh tangan-tangan kotor pemburu rente. Gak boleh ada pembantu-pembantu Presiden yang memanfaatkan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun golongan,” tutup Simson.***

Red/K.000