Kabariku- Ditengah gencarnya wacana reshuffle kabinet, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., dipanggil ke Istana Negara, Jakarta Selasa (14/6/2022) kemarin.
Hadi mengaku tak tahu, alasan dipanggil menghadap Presiden Jokowi Widodo.
“Saya gak tahu nih,” ungkap Hadi di Istana.
Hadi menjelaskan pemanggilan ke Istana sangat mendadak. Ketika dipanggil, ia sedang berolahraga.
“Iya, tiba-tiba habis berolahraga, langsung dipanggil ke sini,” katanya.
Banyak pihak berspekulasi dengan kehadiran Hadi ke Istana, Belakangan santer terdengar isu kocok ulang kabinet itu bakal dilakukan pada Rabu, 15 Juni 2022.
“Belum tahu (apa ini terkait reshuffle kabinet),” tutur Hadi.
Selain Jenderal Hadi, beberapa Menteri Kabinet trut dipanggil dihari yang sama, diantaranya, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD., dan Menteri Pertanian Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH..
Keduanya pun berkomentar sama, mengaku tidak tahu agenda apa Presiden Jokowi memanggil ke Istana.
“Aku kerja saja, ada Allah SWT yang mengatur segalanya,” kata Syahrul.
Kabar berhembus pemanggilan itu berkaitan dengan perombakan. Salah satu indikasi beredarnya surat undangan dari Kementerian ATR/BPN bernomor 304/UND-100.TU.03/VI/2022.
Isinya tentang undangan serah terima jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Seiring kabar menguat itu, Penasihat Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Bambang Beathor Suryadi turut menyampaikan ucapan selamat datang kepada mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang kemarin sudah bertemu Jokowi di Istana.
Jend. Hadi dikabarkan akan pengganti Sofyan Djalil di Kementerian ATR/BPN.
“Selamat datang Marsekal Hadi Tjahjanto di sarang ular. Dengan motto tegas, tega, tatag (humble) membenar ATR/BPN,” kata Beathor Suryadi, Rabu (15/6/2022).
Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini mengingatkan, Banyak problem bermunculan atas tingkah laku pejabat BPN/ATR di kasus-kasus pertanahan.
Dirinya bahkan berjibaku langsung dalam kasus-kasus yang akhirnya membuat amarah publik tersulut itu, mulai dari kehilangan warkah, double SHM di lokasi yang sama, dan kasus tanah lainnya.
“Intinya, Pak Hadi harus punya sistem, seleksi pejabat, promosi, mutasi, dan lainnya. BPN/ATR ini butuh kekuatan keberanian untuk punishment, tidakan tegas atas penyimpangan-penyimpangan itu,” ujar mantan Ketua Majelis ProDEM itu.
Beathor mengingatkan, Bahwa Jokowi sempat menaruh harapan besar pada Menteri Sofyam Djalil, yang bukan pejabat karir. Diharapkan kehadiran Sofyan Djalil mampu menindak para pegawai “nakal” di Kementerian tersebut.
“Nyatanya mereka gagal,” tukasnya Beathor.
“Jadi kami berharap kehadiran Pak Hadi, mantan militer tentu punya keberanian yang teruji,” tutupnya.***