Catatan Marlin Dinamikato
KABARIKU – Berakhirnya perang dingin bukan berarti selesainya perselisihan tersembunyi di antara negara-negara besar – antara lain Amerika Serikat (AS), Rusia, China, Uni Eropa dan Inggris. Ke-5 kekuatan besar dunia itu akan saling berebut pengaruh – baik dalam “perang persekutuan” maupun perang sendiri-sendiri yang akan memanaskan iklim “geo-politik” global yang lebih berwarna ketimbang era perang dingin.
Fukuyama boleh saja menyebut AS sebagai pemenang tunggal peradaban. Tapi faktanya, Presiden AS Donald J Trump sibuk menghadapi penyelidikan internal terkait dugaan keterlibatan mata-mata Rusia yang memenangkannya dalam Pemilu Presiden AS pada 2016 lalu. AS sebagai negara pemimpin tampak limbung menghadapi globalisasi yang melahirkan delusi massal “the great American again” yang diartikulasikan oleh Presiden Trump.
Di sisi lain Rusia mencoba bangkit lewat “tentara-tentara” cyber yang mengacak-acak kemapanan negara-negara demokrasi liberal dan “diyakini” berusaha menancapkan pengaruhnya di setiap pemilihan umum. Rusia dicurigai menanamkan pengaruhnya ke kelompok-kelompok “nasionalisme radikal”
Persekutuan di antara negara-negara tidak berjalan “permanen” atau “semi permanen” seperti sebelumnya. Melainkan berjalan secara “ad hoc”. Free Trade Area yang muncul sebagai gejala di gerbang Abad milenial kini tidak terdengar lagi gaungnya. Tantangan yang dihadapi setiap negara – besar atau kecil – berubah-ubah. Ideologi “socialism” dan kitab suci “liberalism” tidak lagi menjadi panduan utama untuk mengartikulasikan geo-politik dan geo-strategi yang sedang berjalan. Karena setiap negara memiliki tantangannya sendiri dalam menghadapi situasi nasionalnya – justru setelah “Perjanjian Baru” pasar bebas dijadikan kitab suci hampir di semua negara.
Kini perselisihan tersembunyi itu tampil ke permukaan – dalam bentuk “Perang Dagang” yang dicetuskan Presiden Trump atau Perang Diplomatik yang dipicu penggunaan racun syaraf di Salisbury yang diduga dilakukan oleh mata-mata Rusia. Kedua jenis perang itu patut menjadi perhatian bersama kita untuk menyikapinya.
Perang Dagang
Perang Dagang dengan China diumumkan Presiden Trump saat menaikkan tarif impor barang-barang produk Cina – mulai dari mesin cuci dan panel surya serta terakhir kali atas produk baja dan alumunium yang keduanya andalan China meraih surplus perdagangan. China pun tidak tinggal diam. Dia menyiapkan 128 jenis barang produk AS senilai US$3 triliun untuk membalas perlakuan AS.
Kebijakan Trump itu memang sudah dia janjikan sejak era kampanye. Penyebabnya tak lain – ungkap ekonom A. Prasetyantoko dalam analisi ekonomi di Kompas (27/3) ini – defisit perdagangan AS yang terus melebar hingga mencapai US$ 700 miliar – terutama dalam hubungan perdagangannya dengan China. Sebaliknya cadangan devisa China melonjak pesat dari sekitar US$ 450 miliar tahun 2000 menjadi US$ 2,5 triliun pada 2009.
Dalam pemahaman awam perekonomian AS dicuri bangsa China. Kampanye Trump yang akan bersikap tegas kepada China menjadi satu di antara faktor kemenangannya. Kitab Suci “Globalisasi” yang dipercaya oleh elite AS dan Uni Eropa serta dimafaatkan China untuk mengail tingkat pertumbuhan ekonominya yang luar biasa tidak berlaku lagi di era Trump. Era pasar bebas yang berjalan sekitar 2 dekade terhenti di era Trump. Proteksionisme yang lama dilupakan Dunia Barat kembali diterapkan di era Trump.
Trump dengan Menteri Luar Negeri dan Penasehat Keamanan yang baru – Mike Pompeo yang mantan Direktur CIA dan John Bolton yang sebelumnya Duta Besar AS untuk PBB – sangat mungkin akan bersikap sangat keras terhadap Korea Utara dan Iran. Apabila ketiganya tidak bisa dikendalikan Kongres AS sangat mungkin akan memicu perang fisik – bukan saja perang dagang dengan China dan Rusia.
Namun dalam perang dagang dengan China – posisi AS di bawah Trump akan menjadi common enemy di antara negara-negara besar – khususnya Uni Eropa – yang akan mempertahankan kebijakan pasar bebas dan menentang proteksionisme yang sudah ditinggalkan Eropa sejak abad ke-20. Hal yang tidak kalah pentingnya Trump juga menghadapi beragam persoalan di dalam negeri – sebut saja terkait penyelidikan skandal mata-mata Rusia, persoalan imigrasi, skandal sex dengan bintang film dewasa dan persoalan kepemilikan senjata api.
Dalam menyikap perang dagang dan kenaikan suku bunga referensi Bank Sentral Amerika (The Fed) dari 1,50% menjadi 1,7% oleh Gubernur The Fed yang baru Jerome Powell, A. Prasetyantoko menawarkan solusi jangka pendek dan jangka menengah. Dalam jangka pendek fokusnya menjaga stabilitas. Pertamam otoritas keuangan harus siap mengorbankan cadangan devisa untuk menjaga rupah tidak terdepresiasi tajam. Kedua, otoritas keuangan harus mengantisipasi gejolak di pasar saham dan obligasi agar tidak tergerus tajam.
Untuk jangka panjang Prasetyantoko menyarankan. Pertama, meningkatkan daya saing produk ekspor sambil mengurangi ketergantungan sektor jasa. Dan kedua, memperdalam sektor keuangan agar komposisi investor domestic terus meningkat. Sebab semakin besar dominasi modal asing di sektor pasar keuangan dalam negeri maka sektor keuangan kita akan semakin rentan oleh gejolak.
Perang Diplomatik
Perang diplomatik antara AS dan Rusia – atau negara-negara Uni Eropa melawan Rusia sudah sering terjadi. Presiden Barrack Obama juga pernah mengusir diplomat Rusia terkait penyerbuan Rusia ke Crimea, Ukraina. Kala itu AS dan negara-negara Uni Eropa juga ramai-ramai mengusir diplomat Rusia.
Belakangan ini “perang diplomatik” kembali mengemuka setelah Inggris mengusir 23 diplomat Rusia terkait penyerangan racun syaraf yang dituduh Inggris dilakukan oleh intelijen Rusia terhadap bekas mata-mata Rusia yang sudah menjadi warga negara Inggris Sergei Skripal dan putrinya Yulia, di Salisbury, Inggris. Rusia pun membalas dengan mengusir 23 diplomat Inggris dari negaranya.
Sebagai bentuk solidaritas kepada Inggris, sebagaimana berita CNN, Selasa (27/3) dini hari, tercatat 15 negara Uni Eropa dan 3 negara non Uni Eropa (Ukraina, AS dan Kanada) ramai-ramai mengusir diplomat Rusia dari negaranya. Bahkan AS tercatat paling banyak – karena 48 diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar di Washington dan 12 yang bekerja di Keduaan Besar PBB New York diusir dari negerinya.
Presiden Trump semula tampak canggung ketika diminta Inggris melakukan aksi solidaritas. Namun belakangan Trump menyetujui pengusiran – tidak tanggung-tanggung 60 diplomat Rusia yang bekerja di negaranya dan PBB. Karena komunitas Intelijen di negaranya memang geram dengan “Cyber War” yang diduga sedang dan akan dilakukan Rusia untuk menghancurkan kemapanan demokrasi liberal – baik di negaranya maupun negara-negara uni Eropa lainnya.
Negara-negara Uni Eropa yang terlibat pengusiran, masing-masing Kroasia yang mengusir 1 diplomat Rusia, selanjutnya Republik Ceko (3), Denmark (2), Estonia (1), Finlandia (1), Perancis (4), Jerman (4), Italia (2), Latvia (1), Romania (1) Polandia (4), Spanyol (2), Swedia (1) dan Lithuania (3) dengan memberikan sanksi tambahan kepada 21 individu dan melarang lebih 23 warga negara Rusia memasuki negaranya.
Serangan racun syaraf yang sudah tidak digunakan lagi sejak Perang Dunia II dianggap sebagai ancaman oleh komunitas negara-negara di dunia. Di balik itu mereka juga geram dengan tentara cyber Rusia yang diancam sebagai ancaman demokrasi di negaranya. Ancaman terhadap “perang cyber” ini yang mestinya kita waspadai – bukan saja kepada Rusia, melainkan juga negara-negara yang berkepetingan dengan Indonesia lainnya.
Posisi Indonesia
Dalam menghadapi “perselisihan tersembunyi” di antara negara-negara besar apa yang bisa dilakukan Indonesia? Apabila “tata kelola” pemerintahan yang biasa-biasa saja – tanpa adanya upaya yang lebih greget dalam mengatasi persoalan dalam negerinya – memang tidak banyak pilihan selain menjadi proxy di antara negara-negara yang sedang bertikai dengan risiko menjadi negara yang tidak berdaulat atas dirinya.
Selain itu memilih “induk semang” di antara negara-negara yang bertikai bukan sesuatu yang mudah. Sekali salah memilih Indonesia sebagai negara proxy akan tergulung bersama negara induk semang yang masing-masing memiliki penyakitnya sendri. Pengaruh yang terlihat nyata di kawasan Asia Timur dan Pasifik adalah perang asimetris antara China dan Amerika Serikat sebagaimana diingatkan ilmuwan AS Peter Warren Singer dan jurnalis AS August Cole lewat fiksi ilmiahnya berjudul Ghost Fleet yang menghebohkan Indonesia setelah ramalannya Indonesia Bubar dikutip oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Lebih dari setengah Abad yang lalu – dalam peta geo-politik geo-strategi perang dingin Soekarno memilih jalur “Non Blok” sekaligus mendeklarasikan New Emerging Force sebagai bentuk perang asimetris melawan kekuasaan yang disebutnya neo-imperialism neo-colonialism (Nekolim) di satu sisi dan enggan diatur oleh kekuatan socialism – baik Uni Soviet maupun China – yang juga berusaha menancapkan pengaruhnya di negara-negara yang baru merdeka. Kekuatan Nekolim dan Sosialisme – tidak tersirat secara jelas – disebut sebagai Old Established Force (Oldefos).
Tapi pada akhirnya Soekarno sendiri menjadi korban dari politik “bebas aktif non-blok” yang membuat tidak nyaman AS paska kematian Presiden AS JF Kennedy. Semula Soekarno dan Kennedy memiliki hubungan persahabatan yang erat – dan memperoleh manfaat politik yang besar atas Papua Barat. Setelah itu Indonesia masuk dalam perangkap “developmentalism” yang meskipun bukan negara proxy seperti Singapura, Malaysia atau Filipina – namun dalam pengaruh AS dan sekutu-sekutunya lewat lembaga multi-lateral.
Sikap Soekarno yang berdaulat itu mestinya menjadi inspirasi – siapa pun pemerintahan Indonesia ke depan – agar Indonesia sebagai negara-bangsa yang berdaulat. Menjadi proxy adalah pilihan yang penuh risiko – termasuk risiko bubar apabila penguasaan asing atas asset dan sumber daya dalam negeri terus mendominasi perekonomian Indonesia. Faktor kepemimpinan yang dipercaya rakyat menjadi penting dengan syarat solidaritas sosial terus dijaga melalui berbagai instrument kebijakan – bukan sekedar jargon seperti Bhinneka Tunggal Ika – atau ideologisasi apa pun – sebab persoalan utama bukan di sana.
Sebab tantangan yang kita hadapi sekarang lebih rumit. Singer menyebutnya Ghost Fleetalias Armada Hantu seperti judul Novel yang ditulisnya bersama wartawan AS. Musuh yang dihadapi sangat kasat mata. Seperti halnya Amoeba – bentuknya berubah-ubah. Inilah pentingnya kepemimpinan yang visioner, memiliki narasi besar seperti Soekarno dan tidak terperangkap dalam kegaduhan yang memaksanya “berpolitik” sepanjang periode jabatannya.
Persoalan utama adalah kesenjangan sosial. Menguatnya politik identitas sebagai basis yang menampilkan tren kepemimpinan populisme hanya sebagai akibat. Dengan kata lain, entah bagaimana caranya, kesenjangan sosial dan ketimpangan dalam hal penguasaan lahan dan asset penting lainnya perlu segera diakhiri. Hanya dengan cara itu stabilitas dapat ditegakkan. Tanpa itu Political Unrest (kegaduhan politik) akan terus terjadi dan ramalan Indonesia Bubar seperti yang ditulis secara sepintas oleh Singer akan terjadi – bahkan sebelum 2030. []
Marlin Dinamikato, Penyair Facebooker yang bekerja di Yayasan Kalimasadha Nusantara (YKN) dan (pernah) bekerja sebagai wartawan Nusantara.news
Artikel ini dimuat di nusantara.news edisi 27 Maret 2018